JAKARTA — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, mendorong parlemen untuk mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mendalami polemik keabsahan administratif dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah ini dinilai krusial guna memastikan seluruh proses verifikasi dokumen pencalonan wakil presiden berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel di mata hukum.
”Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus ‘Ijazah Gate’ sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik,” ujar Rofik dalam keterangannya yang dikutip dari rilis resmi Parlementaria DPR RI, Selasa (10/11/2026).
Rofik menjelaskan bahwa desakan pembentukan Pansus ini didasari oleh pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan setara SMA.
Legislator PKS tersebut menegaskan bahwa inisiatif Pansus DPR ini bukan bertujuan mengintervensi kewenangan judisial MK, melainkan menjalankan fungsi pengawasan DPR atas kinerja lembaga penyelenggara pemilu dan kementerian terkait.
”Prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan,” tegas Rofik.
Foto: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto (dpr.go.id)
