JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki ruang atau pintu upaya hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui jalur pengadilan.
Menurut Yusril, seluruh pengujian atas perkara yang berkaitan dengan syarat keabsahan dokumen tersebut telah mengantongi putusan berkekuatan hukum tetap, baik di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026), pakar hukum tata negara tersebut menegaskan bahwa status hukum perkara tersebut sudah mengikat dan final.
Gugurnya Hak Peninjauan Kembali dan Potensi PTUN
Yusril menerangkan secara rinci bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA. Hal ini disebabkan Gibran bukan merupakan pihak berperkara dalam gugatan yang sebelumnya dilayangkan oleh pemohon Subhan Palal.
Selain itu, menyangkut gugatan yang tengah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Yusril memperkirakan proses peradilan tersebut berpotensi besar untuk dihentikan.
“Apabila keputusan penyetaraan ijazah yang menjadi objek sengketa di PTUN telah dicabut, maka secara otomatis objek sengketa tersebut gugur dan perkaranya berpotensi dihentikan,” jelas Yusril.
Menanggapi spekulasi mengenai pertemuan khusus antara Wapres Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas persoalan ini, Yusril mengaku belum mendapat konfirmasi langsung terkait isi pembicaraan kedua pimpinan negara tersebut. Ia menegaskan kembali bahwa setiap langkah penyelesaian sengketa hukum konstitusi harus tetap patuh pada mekanisme dan putusan badan peradilan yang berlaku.
| Lembaga Peradilan | Status & Objek Hukum | Implikasi Yuridis bagi Wapres |
|---|---|---|
| Mahkamah Konstitusi (MK) & MA | Putusan final dan mengikat (final and binding) | Menutup opsi hukum judicial review / sengketa kepemilikan dokumen |
| Peninjauan Kembali (PK) MA | Perkara gugatan Subhan Palal | Gugur legal standing (bukan pihak dalam perkara asal) |
| PTUN Jakarta | Gugatan keputusan penyetaraan ijazah | Berpotensi disdismissal/dihentikan jika objek sengketa dicabut |
Foto: GETNEWS./SS NTV
