JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah menyepakati pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan ini mencakup kepastian pembiayaan gaji pokok yang ditanggung langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengonfirmasi keputusan tersebut usai menerima audiensi perwakilan Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI) dan kelompok PPPK Paruh Waktu Guru Non-ASN di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Perubahan Status dan Peluang CPNS
Melalui keputusan bersama ini, tenaga PPPK berstatus penuh waktu juga memperoleh hak yang sama untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Skema pengalihan beban gaji pokok ke APBN dirancang untuk menjamin kepastian kesejahteraan dan menutupi ketimpangan fiskal di daerah.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN. Ini yang menjadi perjuangan Komisi II dan alhamdulillah terakomodir berkat sinergi Pimpinan DPR bersama Pemerintah,” ujar Bahtra.
Implementasi teknis pengalihan status dan penyesuaian gaji kini menanti penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksana.
| Pilar Strategis | Detail Kebijakan | Dampak Fiskal & Kepegawaian |
|---|---|---|
| Status Kepegawaian | Transisi PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu | Penyetaraan hak jam kerja dan kepastian karier bagi non-ASN |
| Sumber Pembiayaan | Gaji Pokok Ditanggung APBN | Meringankan beban belanja pegawai APBD daerah |
| Akses Karier | Hak setara mengikuti seleksi CPNS | Buka mobilitas vertikal menjadi ASN permanen |
| Landasan Hukum | Proses finalisasi Peraturan Pemerintah (PP) | Memberikan kepastian operasional di instansi pusat dan daerah |
