Kapolri Beberkan Peran Empat Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo di Komisi III DPR RI
JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membeberkan secara rinci konstruksi peran empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh lainnya. Keempat tersangka yang masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS terbukti menjalankan fungsi yang berbeda dalam satu rantai komando terstruktur.
Pemaparan resmi tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam agenda rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (12/11/2026).
”Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut,” tegas Jenderal Suyudi.
Audit Strategis: Konstruksi Peran 4 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal
| Inisial & Jabatan | Konstruksi Peran dalam Rantai Komando Penyadapan |
|---|---|
| LSP (Mantan Kapolri) | Pemberi perintah utama, penentu target penyadapan saat menjabat, serta penerima hasil akhir (end-user). |
| SU (Kadiv TIK Polri 2021–Okt 2026) | Dewan Penasihat Monitoring Center; memberikan persetujuan pelaksanaan serta meneruskan laporan harian dan analisis sadapan kepada LSP. |
| EH (Plt Kabagmon Des 2024–Okt 2025) | Mengeksekusi perintah penyadapan tanpa surat penyidik yang sah melalui aplikasi WhatsApp. |
| AS (Plt Kabagmon Okt 2025–Okt 2026) | Mengeksekusi penyadapan tanpa surat penyidik via WhatsApp, memerintahkan surveillance kepada TK, serta memerintahkan penghapusan data hasil sadapan dan pembubaran grup WhatsApp. |
*Sumber: Pemaparan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto di Komisi III DPR RI / Parlemen TV (Data Diolah per 12 November 2026)
Peran LSP sebagai Pemberi Perintah Utama dan Perantara SU
Dalam struktur komando yang diungkap Kapolri, tersangka berinisial LSP memegang posisi sentral sebagai pemberi perintah utama sekaligus pihak yang menentukan target penyadapan ketika masih menjabat sebagai Kapolri. Selain menjadi inisiator, LSP juga bertindak sebagai penerima hasil akhir (end-user) dari seluruh rangkaian operasi ilegal tersebut.
Sementara itu, tersangka berinisial SU—yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 sekaligus Dewan Penasihat Monitoring Center—berperan sebagai penghubung strategis. SU bertugas memberikan persetujuan pelaksanaan di tingkat teknis serta meneruskan laporan harian dan analisis hasil sadapan langsung kepada LSP.
Eksekusi Teknis Tanpa Surat Penyidik hingga Penghapusan Jejak Digital
Pada tataran operasional lapangan, eksekusi penyadapan dijalankan secara bergantian oleh tersangka EH (Plt Kabagmon periode Desember 2024–Oktober 2025) dan tersangka AS (Plt Kabagmon periode Oktober 2025–Oktober 2026). Keduanya mengeksekusi perintah penyadapan tanpa dilengkapi surat perintah penyidikan resmi dan hanya dikoordinasikan melalui aplikasi WhatsApp.
Secara khusus, penyidik menemukan bahwa tersangka AS turut memerintahkan kegiatan pengintaian lapangan (surveillance) kepada pihak berinisial TK. AS juga menjadi aktor yang menginstruksikan penghapusan seluruh data hasil sadapan serta pembubaran grup WhatsApp operasional guna menghilangkan jejak digital kejahatan tersebut.
Foto: GETNEWS./SS Parlemen TV
