JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk bersikap transparan sepenuhnya dalam mengusut skandal dugaan penyadapan ilegal yang tengah menjadi sorotan publik.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, untuk membuka seluruh fakta penyidikan secara terang-benderang dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III yang dijadwalkan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Langkah ini ditegaskan parlemen sebagai bagian dari fungsi pengawasan konstitusional DPR guna memastikan penegakan hukum atas pelanggaran keamanan negara dan ruang privat pejabat tinggi berjalan akuntabel, objektif, serta tanpa ada informasi yang ditutupi.
Forum rapat kerja antara Komisi III dan pimpinan tertinggi Polri tersebut menjadi krusial di tengah bergulirnya proses penyidikan Bareskrim Polri yang telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka utama kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
| Instrumen | Agenda & Tuntutan Pengawasan | Proyeksi |
|---|---|---|
| Raker Komisi III DPR | Permintaan Ketua Komisi III Habiburokhman agar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membuka fakta penyadapan. | Transparansi Penuh |
| Akuntabilitas Polri | Pembeberan konstruksi hukum, aktor intelektual, serta bukti elektronik penyidikan Bareskrim. | Penguatan Kontrol Publik |
| Keamanan Negara | Evaluasi protokol komunikasi dan pencegahan penyalahgunaan wewenang aparat. | Reformasi Pengawasan |
Foto: gerindra/getnews.
