Mataram, getnews – Sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, Anggota Badan Anggaran DPR RI (Banggar) Abdul Hadi menyoroti dinamika yang muncul dari penyesuaian skema Transfer ke Daerah (TKD). Dia menyebut skema TKD telah menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga Banggar hadir untuk memastikan suara pemerintah daerah tersampaikan.
“Kami turun untuk mendengar langsung apa yang menjadi kendala di kabupaten, kota, dan provinsi terkait perubahan TKD,” ujar Abdul Hadi kepada Parlementaria dalam kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, di pendopo Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025).
Politisi Fraksi PKS ini menilai pengurangan alokasi TKD harus direspons daerah dengan langkah konkret, terutama melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu lebih serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengembangkan sumber penerimaan tambahan yang berkelanjutan.
“Tanpa upaya tersebut, ketergantungan daerah terhadap transfer pusat akan sulit berkurang. Masih banyak daerah yang belum mandiri secara fiskal. Mereka masih lebih banyak mengandalkan transfer pusat daripada kemampuan daerah sendiri,” ungkap Abdul yang berasal dari daerah pemilihan NTB II itu.
Abdul Hadi juga menekankan pentingnya komunikasi aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, baik melalui kementerian maupun lembaga terkait. Ia menyebut bahwa daerah harus memperkuat koordinasi untuk mengakses program-program pembangunan, termasuk skema Instruksi Presiden (Inpres), Banpres, dan program lain yang relevan dengan kebutuhan wilayah. Ia menambahkan bahwa permasalahan yang disampaikan daerah, terutama di sektor infrastruktur, perlu segera mendapatkan solusi melalui sinergi lintas lembaga.
Lebih lanjut, ia turut mengingatkan agar perubahan kebijakan TKD tidak mendorong daerah mengambil langkah ekstrem berupa penarikan pajak secara agresif tanpa memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Ia menekankan bahwa komunikasi berkelanjutan dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian teknis menjadi kunci agar langkah-langkah fiskal daerah tetap terukur dan sesuai regulasi. “Ini yang harus dihindari. Jangan sampai tekanan fiskal membuat daerah menarik pajak sebesar-besarnya tanpa kajian dampak,” tegasnya.
Baca juga: Banggar DPR: Perkuat Koordinasi Pusat-Daerah Guna Optimalisasi TKD untuk Pembangunan NTB
Di samping itu, ia berharap kunjungan kerja Banggar DPR RI kali ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang semakin berpihak pada daerah. “Harapan kami, kebijakan berikutnya dari Presiden akan lebih memperhatikan kepentingan daerah. Dan kami di Banggar akan terus mengawal agar kebijakan fiskal nasional berjalan adil, efektif, dan konstruktif bagi daerah,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor non pajak. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya daerah.
Berita terkait: Gubernur ke Banggar DPR: NTB Mengalami Pemangkasan 1 Triliun Lebih
Pemprov NTB terus mencari dan mengidentifikasi sumber pendapatan baru diluar pajak. “Untuk memperkuat fiskal daerah, Pemprov NTB terus mencari dan mengidentifikasi sumber pendapatan baru diluar pajak,” jelasnya.
Ia mengatakan sudah menginstruksikan dinas/instansi di jajaran Pemprov NTB untuk lebih maksimal dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD). Termasuk mengidentifikasi potensi sumber pendapatan baru. “Kita tergetkan, tahun 2026 pendapatan daerah non pajak bisa lebih maksimal,” imbuhnya. (tra/rdn)
Foto cover: Pertemuan Rombongan Badan Anggaran DPR RI Bersama jajaran Pemprov NTB di pendopo Gubernur NTB di Mataram, Lombok, Kamis (13/11/2025)
dprri.go.id
