Mataram, getnews – Pernahkah Anda merasa perjalanan dari Lembar ke Kayangan semakin padat dan melelahkan? Jalur tengah Pulau Lombok kini dinilai sudah terlalu jenuh. Menjawab tantangan ini, Pemerintah Provinsi NTB mematangkan strategi besar bertajuk “NTB Connected“.
Bukan sekadar jargon, strategi ini menawarkan solusi konkret: memindahkan arus utama ke jalur selatan dengan target waktu tempuh pelabuhan ke pelabuhan (port-to-port) di bawah dua jam, sekaligus memastikan konektivitas digital tanpa blankspot.
Hal ini terungkap dalam acara Bincang Kamisan Edisi ke-19 yang digelar Dinas Kominfotik NTB, Kamis (27/11/2025). Tiga kepala dinas (Kominfotik, PUPR, dan Perkim) membedah peta jalan masa depan NTB ini.
Jalur Tengah “Macet”, Selatan Jadi Primadona Baru
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM., blak-blakan menyebut kondisi jalur tengah (Lembar-Kayangan) sudah tidak ideal untuk menopang pertumbuhan jangka panjang.
“Kenapa 2026 kita mengembangkan bypass port-to-port yang larinya dari selatan? Karena koridor tengah dari Lembar ke Kayangan itu sudah padat sekali. Bahkan permukimannya tidak ada batas lagi antara Lombok Barat, Tengah, dan Timur,” ujar Yusron.
Menurutnya, infrastruktur bukan hanya soal mendorong pertumbuhan, tapi juga mengarahkan pertumbuhan. Wilayah selatan yang masih luas dipilih untuk memecah kepadatan sekaligus membuka potensi ekonomi baru.
Biar ngak ada niat korupsi baca ini: Lebih Malu daripada Dipenjara! NTB Jadi Pilot Project Terapkan Hukuman ‘Kerja Sosial’ di Tempat Umum
Di sisi digital, Yusron menegaskan “haram” hukumnya ada blankspot di area strategis. “Daerah potensial pariwisata, perdagangan, dan pertanian tidak boleh ada blankspot internet,” tegasnya. Pemprov juga tengah mengebut integrasi 48 layanan provinsi dalam satu portal terpadu yang akan rilis jelang HUT NTB.
Batal Bangun Tol, Pilih Bypass yang Lebih Realistis
Senada dengan visi tersebut, Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, S.T., M.T., memaparkan perubahan strategi fisik yang signifikan. Rencana pembangunan jalan tol dinilai belum feasible secara ekonomi saat ini, sehingga dialihkan menjadi jalan bypass yang lebih efisien namun tetap cepat.
“Kalau tol butuh anggaran Rp22 triliun dan rasio lalu lintas (VCR) harus di atas 0,76, sementara kita masih 0,4. Kalau menunggu itu, terlalu lama,” ungkap Sadimin realistis.
Sebagai solusi cerdas, Dinas PUPR menyiapkan skema Bypass Port-to-Port Segmen Sengkol-Pringgabaya dengan anggaran estimasi Rp2 triliun hingga Rp2,5 triliun. Rencana ini mencakup:
• Pembuatan shortcut (jalan potong) Sengkol ke Ganti (13-14 km).
• Jalan baru Labuan Haji ke Korleko (11-12 km).
“Targetnya waktu tempuh Lembar-Kayangan bisa di bawah dua jam. Tahun ini kita FS (Feasibility Study), tahun depan DED dan pembebasan lahan. Harapannya, lahan bebas 2027 sudah mulai konstruksi,” tambahnya.
Cegah Kumuh: “Jangan Sampai Sirkuit Cantik, Aksesnya Kumuh”
Pembangunan jalan mulus tak akan berarti jika lingkungan sekitarnya semrawut. Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menekankan pentingnya estetika dan kelayakan hunian.
Mau Makmur Bersama baca ini: Bali-NTB-NTT Bersatu Bangun ‘Sunda Kecil’ Baru: 5 Prioritas Raksasa Siap Guncang Ekonomi 2026
“Tantangan utamanya, jangan sampai sirkuitnya cantik, tapi menuju ke sananya ketemu kawasan kumuh, itu tidak elok,” tegas Baiq Nelly.
Untuk mendukung “NTB Connected”, Disperkim pada tahun 2025 akan mengintervensi:
• Perbaikan 174 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
• Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di 1.300 titik se-NTB.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa terbukanya akses jalan baru tidak memicu munculnya kawasan kumuh baru, melainkan menghadirkan permukiman yang layak dan tertata.
