JAKARTA, getnews – Stabilitas kebijakan investasi Indonesia dinilai berada di ujung tanduk. Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, melontarkan kritik keras, menyebut kebijakan pemerintah yang terus berubah-ubah telah membuat sejumlah calon investor membatalkan rencana investasinya.
Kritik tersebut disampaikan saat RDP dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Selasa (12/2/2025). Dewi menggunakan kasus insentif impor mobil listrik sebagai contoh nyata kebijakan yang unpredictable dan tidak adil.
Diskon Nol Persen: Produsen Lokal ‘Dihukum’, Impor Utuh Diuntungkan
Inti permasalahan terletak pada Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan ini memberikan insentif pajak yang kontroversial bagi produsen mobil listrik berbasis baterai.
Secara normal, mobil listrik yang diimpor secara utuh (Completely Built Up/CBU) dikenakan Bea Masuk 50% dan PPnBM 15%. Namun, kini, produsen yang berkomitmen untuk investasi masa depan dapat menerima diskon:
- 0% Bea Masuk
- 0% PPnBM
Menurut Dewi, kebijakan ini berbanding terbalik dengan nasib produsen mobil yang sudah lebih dulu membangun pabriknya di Indonesia dan menyerap ribuan karyawan lokal.
“Kebijakan yang menguntungkan produsen mobil asal Tiongkok berbanding terbalik dengan produsen mobil yang sebelumnya sudah membangun pabriknya di Indonesia. Hal ini mencontohkan bahwa kebijakan pemerintah ini terus menerus berubah-ubah,” ungkapnya.
Kesalahan Fatal: Pasar Jadi Skeptis
Dewi Yustisiana menilai kebijakan ekonomi yang diluncurkan secara mendadak tanpa perhitungan matang telah membuat pasar menjadi skeptis. Kesalahan ini harus segera diperbaiki pemerintah agar kepercayaan pasar tidak terus merosot.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan kebijakan yang lebih adil dan konsisten.
“Perhatian kepada setiap perusahaan yang sudah lebih dulu membangun pabriknya di sini tak boleh dibiarkan, sebab bagaimanapun juga mereka sudah mempunyai banyak karyawan. Setiap investor harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berkompetisi,” tuturnya, menegaskan perlunya kebijakan yang memihak pada mereka yang telah berkomitmen jangka panjang.
dpr.go.id
