“Getnews+ Strategic Audit examines the upcoming bureaucratic restructuring within the West Nusa Tenggara (NTB) Provincial Government. Governor Lalu Muhamad Iqbal has initiated a comprehensive ‘Job Fit’ evaluation for Echelon II officials to synchronize leadership with the newly enacted Organizational Structure (SOTK). Our audit identifies this move as a critical transition from temporary governance (Plt) to definitive leadership, aimed at ensuring administrative efficiency and long-term stability.”
“Running” Birowisata NTB Tanpa Beban Pelaksana Tugas
MATARAM — Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal sedang bersiap melakukan langkah radikal dalam penataan personel. Melalui instrumen job fit yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pemprov NTB berupaya memastikan bahwa setiap nahkoda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berada pada posisi yang tepat sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.
Langkah ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan upaya sistematis untuk menghapus fenomena jabatan lowong yang selama ini hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
1. Objektivitas Berbasis Pengamatan 10 Bulan
Salah satu poin kuat dalam audit birokrasi kali ini adalah basis data yang digunakan. Gubernur Iqbal menegaskan bahwa keputusan rotasi diambil setelah melalui pengamatan karakter dan kemampuan pejabat selama 10 bulan masa jabatannya. Hal ini menandakan bahwa penataan ini bukan berdasar pada selera politik, melainkan pada Audit Kinerja yang terukur.
2. Sinkronisasi Sekda Definitif
Target penyelesaian penataan ini sebelum bulan puasa 2026 menunjukkan adanya urgensi waktu. Menariknya, proses ini diharapkan berjalan simultan dengan terpilihnya Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif. Duet antara Sekda baru dan jajaran kepala OPD hasil job fit diharapkan menjadi mesin penggerak utama birokrasi yang lebih “berlari” (fast-moving).
Getnews+ Signature Data: Bureaucratic Transformation Audit NTB 2026
*geser ke kiri
Refleksi GET !NSIGHT:
Menghilangkan jabatan Plt adalah langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas penuh dalam birokrasi. Seorang Plt seringkali memiliki keterbatasan wewenang dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan mendefinitifkan seluruh jabatan eselon II, Gubernur Iqbal sedang memastikan bahwa mulai Januari 2026, “mesin” Pemprov NTB tidak lagi memiliki hambatan teknis untuk menjalankan program-program strategis bagi masyarakat.
