“Getnews+ Strategic Audit examines the radical ‘Hard Reset’ of the NTB Provincial Government’s organizational structure. The suspension of 11 Echelon II officials and the consolidation of departments into 20 streamlined agencies represent an aggressive shift toward lean governance. This blueprint is designed to eliminate institutional redundancy and optimize fiscal mobilization for the 2026 fiscal year.”
JAKARTA — Reformasi birokrasi di NTB bukan lagi sekadar wacana. Langkah Pj Sekda Lalu Mohammad Faozal menonaktifkan 11 pejabat eselon II adalah bentuk “Hard Reset” birokrasi untuk menyesuaikan diri dengan nomenklatur baru yang lebih ramping.
Anatomi Perampingan: Dari Fragmentasi ke Integrasi
Langkah merger ini mengubah wajah Pemprov NTB menjadi hanya 20 Dinas Utama. Penggabungan dinas-dinas strategis seperti Perindustrian dan Perdagangan, serta Pendidikan dengan Pemuda dan Olahraga, menunjukkan ambisi pemerintah untuk memotong rantai birokrasi yang selama ini dianggap terlalu gemuk dan tumpang tindih.
Getnews+ Signature Data: The New NTB Bureaucracy Structure
Penonaktifan 11 pejabat ini adalah konsekuensi logis dari hilangnya “rumah” (nomenklatur) lama mereka. Namun, status Plt yang kini menjamur harus segera didefinitifkan agar tidak menghambat pengambilan keputusan strategis. NTB kini memasuki fase birokrasi paling ramping dalam satu dekade terakhir—sebuah pertaruhan besar antara efisiensi anggaran dan efektivitas pelayanan publik.
