Cegah Tragedi Labuan Bajo di NTB, DPR Desak Inspeksi Total Kapal Wisata dan Komersial
JAKARTA, getnews.co.id — Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengeluarkan desakan keras kepada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk segera melakukan audit dan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh kapal yang beroperasi di perairan Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini diambil sebagai respons preventif guna mencegah terulangnya tragedi kecelakaan kapal wisata seperti yang terjadi di Labuan Bajo baru-baru ini.
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menekankan bahwa peringatan cuaca ekstrem dari BMKG sudah dikeluarkan secara resmi. Oleh karena itu, kelalaian dalam memberikan izin berlayar atau pengabaian kelayakan kapal adalah hal yang tidak dapat ditoleransi.
”Keindahan destinasi harus diiringi rasa aman. Jangan sampai kejadian serupa Labuan Bajo terjadi di NTB. Negara harus hadir melalui pengawasan yang tegas,” tegas Mori dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2026).
Baca juga: AS Lancarkan Serangan Militer, Kemlu Pastikan WNI di Caracas Aman
Dashboard Pengawasan Maritim: Fokus Destinasi NTB
KSOP dituntut untuk menegakkan standarisasi keselamatan, terutama di kawasan strategis seperti Gili Tramena yang memiliki trafik wisata bahari yang padat.
| Pilar Pengawasan | Indikator Wajib Audit |
|---|---|
| Kepatuhan BMKG | Larangan berlayar saat gelombang tinggi/angin kencang. |
| Kelayakan Teknis | Sertifikasi lambung, mesin, dan stabilitas kapal. |
| Alat Keselamatan | Ketersediaan life jacket, sekoci, dan alat pemadam sesuai kapasitas. |
| Kesiapan Awak | Lisensi nakhoda dan pemahaman prosedur evakuasi darurat. |
Menjaga Reputasi Wisata Kelas Dunia
NTB, yang kini menjadi pusat perhatian global melalui kawasan Mandalika dan Gili Tramena, tidak boleh mengalami degradasi kepercayaan akibat masalah keselamatan transportasi laut. Mori Hanafi menegaskan bahwa pengawasan oleh otoritas pelabuhan tidak boleh bersifat musiman atau insidental, melainkan harus menjadi rutinitas operasional yang konsisten.
Langkah preventif ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga reputasi NTB sebagai destinasi wisata yang aman, bertanggung jawab, dan profesional di mata dunia internasional.
