Iqbal “Bersihkan” Beban Politik: Pejabat NTB Kini Wajib Teken Kontrak Kinerja Terukur
MATARAM, getnews.co.id — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., resmi melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemprov NTB, Jumat (9/1/2026). Dalam pidatonya yang lugas, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang wajib dievaluasi, bukan hak yang melekat tanpa batas.
”Saya tidak memiliki beban politik dengan siapa pun. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan loyalitas terhadap visi, komitmen, dan kinerja nyata,” tegas Gubernur Iqbal. Ia juga menginstruksikan agar seluruh mesin pemerintahan segera “berlari” guna mengejar target pembangunan yang sempat tertunda selama hampir satu tahun terakhir.
Daftar Rotasi Strategis: Pejabat Teras Pemprov NTB 2026
Perombakan ini menyasar posisi-posisi krusial mulai dari Bappeda, Dinas Kominfotik, hingga Satpol PP untuk penguatan disiplin dan perencanaan.
| Nama Pejabat | Jabatan Baru | Fokus Utama |
|---|---|---|
| Baiq Nelly Yuniarti | Kepala Bappeda NTB | Akselerasi Perencanaan Daerah. |
| Ahsanul Khalik | Kepala Dinas Kominfotik NTB | Digitalisasi & Komunikasi Publik. |
| Sadimin | Pelaksana Kepala BPBD NTB | Mitigasi & Tanggap Bencana. |
| Fathul Gani | Asisten I Setda NTB | Koordinasi Pemerintahan & Hukum. |
| Nunung Triningsih | Kepala Satpol PP NTB | Penegakan Perda & Disiplin ASN. |
Kontrak Kinerja dan Penilaian Masyarakat
Berbeda dengan pelantikan sebelumnya, kali ini Gubernur menekankan pentingnya Kontrak Kinerja. Setiap pimpinan OPD tidak hanya dievaluasi oleh sistem internal, tetapi juga melalui parameter kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan arah kebijakan Gubernur Iqbal yang ingin birokrasi bekerja lebih “membumi” dan solutif terhadap keluhan warga NTB.
Pesan Tegas Pembinaan Disiplin
Gubernur juga menyoroti peran pimpinan OPD sebagai “komandan” di instansinya masing-masing. Kelalaian dalam membina bawahan dan menegakkan disiplin kini menjadi tanggung jawab langsung kepala dinas terkait. Langkah ini diambil guna memastikan integritas aparatur tetap terjaga di tengah upaya percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan sosial di Bumi Gora.
