JAKARTA, getnews.co.id — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah menjalankan fungsinya sebagai instrumen ekspansif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam laporan APBN KiTa edisi Januari 2026, terungkap bahwa program-program prioritas pemerintah telah memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di 38 provinsi.
Salah satu capaian paling mencolok adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga 7 Januari 2026 telah melayani 56,13 juta penerima. Program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi lokomotif lapangan kerja baru. “Kami telah mengoperasikan 19.343 central kitchen yang menyerap 789.319 tenaga kerja,” ujar Thomas Djiwandono, Kamis (8/1/2026).
Dashboard Realisasi: Program Prioritas Nasional (Januari 2026)
Pemerintah melakukan akselerasi belanja pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan guna menjaga stabilitas domestik.
| Sektor Program | Realisasi & Dampak Nyata |
|---|---|
| Makan Bergizi Gratis | Rp51,5 T (56,13 Juta Penerima & 789.319 Tenaga Kerja). |
| Ketahanan Pangan | Rp143,9 T (8,1 Juta Ton Pupuk & 20 Bendungan). |
| Cek Kesehatan Gratis | Rp2,1 T (Melayani 70,8 Juta Penduduk). |
| Sekolah Rakyat | Rp6,6 T (15.895 Siswa Desil 1-2 & 166 Sekolah). |
| Ekonomi Kerakyatan | Rp34 T (Subsidi KUR untuk 4,6 Juta Debitur). |
Investasi SDM: Dari Sekolah Rakyat ke Dana Abadi Garuda
Pemerintah juga menunjukkan komitmen jangka panjang di bidang pendidikan. Selain merealisasikan Program Sekolah Rakyat senilai Rp6,6 triliun untuk siswa dari kelompok ekonomi terbawah (Desil 1-2), Kemenkeu telah menyiapkan Dana Abadi Sekolah Unggul Garuda (SUG) sebesar Rp1,7 triliun. Langkah ini diambil untuk menjamin keberlanjutan pendanaan institusi pendidikan unggulan di masa depan tanpa bergantung sepenuhnya pada siklus anggaran tahunan.
Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Nasional
Di sektor ketahanan pangan, alokasi jumbo sebesar Rp143,9 triliun telah disalurkan untuk memperkuat pondasi pertanian nasional. Capaian ini mencakup pembangunan 20 unit bendungan baru, cetak sawah seluas 69.000 hektare, hingga optimalisasi lahan sebesar 381.000 hektare. Tak hanya infrastruktur, pemerintah juga menyerap gabah dan jagung dari petani lokal dalam jumlah masif guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen sekaligus menjamin stok pangan bagi 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dengan realisasi yang menyentuh angka Rp270,1 triliun pada plafon subsidi KUR, pemerintah optimistis bahwa ekonomi kerakyatan akan terus tumbuh stabil di tengah dinamika global sepanjang tahun 2026.
