BANYUWANGI, GetNews.co.id – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, resmi memulai babak baru penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih transparan dan berkeadilan. Melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital, Banyuwangi kini menjadi laboratorium nasional dalam memutus rantai masalah data bansos yang selama ini kerap menuai keluhan.
Dalam Sosialisasi Perlinsos di Pendopo Bupati, Jumat (23/1/2026), Ipuk menegaskan bahwa teknologi bukan sekadar alat, melainkan jalan menuju keadilan sosial. “Kita beralih dari verifikasi berbasis persepsi menuju verifikasi berbasis data. Dari keraguan menuju akuntabilitas,” tegasnya.
Capaian Kilat: 300 Ribu Data dalam Dua Minggu
Banyuwangi membuktikan kekuatan gotong royong digitalnya. Berkat sinergi pendamping PKH, TKSK, hingga Dasa Wisma, daerah ini berhasil menginput lebih dari 300 ribu data warga hanya dalam waktu dua minggu. Capaian ini menjadi alasan kuat pemerintah pusat menjadikan Banyuwangi sebagai daerah percontohan nasional.
Membedah Masalah: Keluhan ‘Orang Kaya Dapat Bansos’
Ipuk mengakui selama ini pemerintah daerah sering “dihujani” keluhan terkait ketidakadilan bansos. Beberapa anomali yang sering ditemukan antara lain:
- Warga mampu yang masih terdaftar sebagai penerima.
- Warga yang sudah meninggal dunia namun datanya tetap tercatat.
- Warga miskin yang justru terabaikan dari daftar bantuan.
”Perlinsos mengubah pendekatan dari top-down menjadi bottom-up. Masyarakat kini dapat mendaftarkan diri secara langsung, memastikan objektivitas dan transparansi,” ujar Ipuk.
Masa Sanggah: Ujian Transparansi di Lapangan
Saat ini, Banyuwangi memasuki tahapan akhir uji coba dan akan segera melangkah ke proses verifikasi lanjutan serta masa sanggah. Ipuk meminta dukungan penuh dari Forkopimda dan elemen masyarakat untuk mengawal fase ini agar tidak dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Langkah Bupati Ipuk ini merupakan bentuk nyata dari Government Technology (GovTech) yang memanusiakan data. Dengan mengedepankan empati di atas teknologi, Banyuwangi sedang membangun standar baru bagi kabupaten/kota lain di Indonesia dalam mengelola bantuan sosial.
