JAKARTA — Di tengah masa transisi organisasi yang krusial, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencoba membuktikan bahwa belanja negara bukan sekadar rutinitas administratif. Hingga penghujung 2025, kementerian di bawah komando Meutya Hafid ini mencatatkan serapan anggaran sebesar 94,9 persen. Sebuah angka yang diklaim sebagai Vonis Keberhasilan dalam memperluas penetrasi digital, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Anatomi Pagu: Antara Target dan Realisasi
Dari pagu anggaran setelah blokir sebesar Rp11,4 triliun, Kemkomdigi berhasil mencairkan Rp10,58 triliun. Meutya Hafid menegaskan bahwa akselerasi ini adalah upaya negara untuk menambal Penyakit Kronis kesenjangan sinyal di pelosok Nusantara. “Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (26/1/2026).
Benteng Digital di Tanah Papua
Audit operasional menunjukkan bahwa perluasan akses ini ditopang oleh operasional 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T. Menariknya, Papua menjadi fokus utama dengan 3.262 BTS yang kini telah mengudara. Di level infrastruktur darat, jaringan fiber optik nasional telah menjangkau 5.253 kecamatan. Meutya mengklaim layanan 4G kini telah menyentuh 98,95 persen populasi, sebuah Akrobat Taktis untuk memastikan kedaulatan digital tetap terjaga.
Vonis Redaksi: Surplus PNBP vs Kualitas Layanan
GetNews menyoroti Anomali Positif pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi yang menembus 116 persen atau sebesar Rp29,3 triliun. Namun, surplus ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah optimalisasi pendapatan ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kecepatan internet di lapangan, atau sekadar keberhasilan menarik upeti dari sektor telekomunikasi? Memasuki 2026, tantangan Meutya Hafid bukan lagi soal membentangkan kabel, melainkan memastikan kedaulatan data dan keamanan ruang digital nasional tidak tertinggal di belakang angka serapan anggaran.
Verified Source: InfoPublik (27/01/2026)
“Menghubungkan manusia dengan teknologi adalah tugas administratif, namun memastikan teknologi tetap berpihak pada martabat kemanusiaan adalah tugas sejarah yang sesungguhnya.”
— GET !NSIGHT AUDIT DIGITAL —
