Istana Merdeka hari ini mendadak jadi ruang kelas Hubungan Internasional paling elite se-Asia Tenggara. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para suhu: mantan Menlu, wakil Menlu, akademisi, sampai bos-bos Komisi I DPR. Agendanya? Tentu saja menjelaskan bahwa diplomasi kita sekarang bukan lagi sekadar “tebar pesona” di karpet merah, tapi diplomasi “cari makan” yang konkret.
Prabowo, dengan gaya khasnya, seolah ingin bilang: “Lihat, saya sudah bawa oleh-oleh banyak, kok masih diprotes?” Mulai dari bergabung ke BRICS demi bisa satu tongkrongan sama Tiongkok dan Rusia, sampai tarif dagang 0% ke Uni Eropa yang bikin pengusaha kita senyum-senyum sendiri. Bahkan, sekarang kita punya “kavling” sendiri di Arab Saudi lewat Kampung Haji. Jadi, jemaah kita tidak perlu lagi merasa jadi musafir yang menumpang di rumah orang.
Namun, di antara semua prestasi itu, ada satu gajah di dalam ruangan yang warnanya sedikit mencolok: Board of Peace (BoP).
Soal BoP ini memang lucu. Banyak yang panik kita bakal langsung tekor USD 1 miliar atau sekitar 16 triliun rupiah lebih. Tapi ternyata, di Istana, Presiden memberikan klarifikasi yang sangat “fleksibel.” Ternyata BoP ini mirip-mirip aplikasi streaming film. Kita boleh bayar kalau mau jadi “anggota tetap” (premium), atau kalau mau yang gratisan ya boleh saja, tapi cuma berlaku 3 tahun. Saat ini, Indonesia cerdik: kita gabung dulu, gaya dulu bareng Arab Saudi dan Turki, tapi bayarnya? Nanti dulu, belum juga ditransfer.
Pesannya jelas: Indonesia mau ikut mendamaikan Palestina bukan cuma lewat doa atau rapat-rapat yang makanannya enak, tapi lewat keterlibatan langsung di lapangan. Kita mau jadi pemain, bukan cuma penonton yang hobinya bikin thread di Twitter.
Masalahnya sekarang, mampukah diplomasi “tanpa bayar dulu” ini bertahan lama? Atau jangan-jangan nanti pas tagihannya datang, kita mendadak sibuk pura-pura tidak dengar bel pintu berbunyi karena anggarannya sedang dipakai buat beli buku dan pena siswa di pelosok?
Ya, semoga saja diplomasi kita memang benar-benar konkret, bukan cuma “konkret” di atas kertas berita, tapi “abstrak” bagi perut masyarakat bawah yang masih menanti tetesan tarif 0% itu sampai ke meja makan mereka.
