Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan nasional.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjawab tantangan ketimpangan akses listrik yang selama ini masih dirasakan masyarakat Papua.
“Masih banyak wilayah di Papua yang belum menikmati akses listrik yang layak, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” kata Rivqy, Senin (9/2).
Rivqy menekankan bahwa pembangunan energi berkelanjutan harus berjalan seiring dengan upaya pemerataan listrik di seluruh Indonesia. Menurutnya, transisi energi tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi harus menyentuh daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, termasuk Papua.
“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” lanjutnya.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa Papua merupakan salah satu pilar utama dalam strategi kemandirian dan ketahanan energi nasional.
Presiden Prabowo menyebut Papua memiliki sumber daya energi yang sangat baik, baik dari sektor energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menekankan bahwa pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat setempat.
Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi berkelanjutan, khususnya bagi wilayah terpencil yang selama ini masih bergantung pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan biaya tinggi.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegasnya.
Selain pengembangan EBT, pemerintah juga mengarahkan produksi energi berbasis sumber daya lokal, termasuk bahan bakar nabati, sebagai bagian dari strategi swasembada energi dan pangan nasional.
Dengan sinergi antara produksi energi, pengembangan EBT, dan pemerataan manfaat, Papua diharapkan menjadi contoh penguatan ketahanan energi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
[w.R]
