JAKARTA — Pemerintah secara resmi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2026 dengan total alokasi mencapai Rp60,57 triliun. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa fokus utama penggunaan anggaran tersebut diarahkan pada penguatan ekonomi desa, termasuk implementasi Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam keterangannya di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026, Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan Dana Desa untuk koperasi merupakan upaya pemerintah melakukan pergeseran peruntukan agar lebih tepat guna. Ia menegaskan langkah ini bukan berarti mengurangi jatah anggaran yang diterima desa.
”Penggunaan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih ini merupakan langkah menggeser peruntukan agar lebih tepat guna, bukan mengurangi jatah anggaran desa,” ujar Mensesneg.
Dorong Kemandirian Ekonomi
Prasetyo menambahkan bahwa seluruh lokus kegiatan koperasi tersebut tetap berada di desa. Melalui lembaga ekonomi desa yang lebih terorganisir, pemerintah berharap kebijakan ini memberikan dampak langsung pada kemandirian ekonomi masyarakat setempat.
Selain dukungan terhadap Koperasi Merah Putih, prioritas Dana Desa 2026 juga mencakup sejumlah poin krusial lainnya:
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
- Ketahanan Pangan dan Energi: Program skala desa untuk menjaga stabilitas pasokan lokal.
- Pembangunan Infrastruktur: Fokus pada sarana prasarana yang menunjang mobilitas ekonomi desa.
Mensesneg meyakini bahwa dengan pengorganisasian lembaga ekonomi yang lebih baik di level akar rumput, desa-desa di Indonesia dapat lebih tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional maupun global.
Further reading: The 2025 Labor Paradox: Satu Tahun Iqbal–Dinda dan Ilusi Angka
