JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi flagship pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada di bawah mikroskop parlemen. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan catatan kritis sekaligus “tiga resep” strategis guna menyelamatkan program bernilai triliunan rupiah ini dari kegagalan tata kelola di lapangan.
Said menekankan bahwa urgensi MBG tidak terbantahkan: prevalensi gizi kronis anak Indonesia masih tertahan di angka 19%, hampir dua kali lipat dari ambang batas maksimal WHO (10%). Namun, ia memperingatkan bahwa kemuliaan visi presiden terancam oleh rendahnya kepatuhan operasional pada tingkat akar rumput.
Analisis Investigatif: Bahaya Moral Hazard di Balik Dapur
Banggar DPR mendeteksi adanya moral hazard pada pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keinginan pemerintah membuka partisipasi masyarakat melalui yayasan dan perorangan adalah langkah inklusif, namun tanpa pengawasan ketat, ini menjadi celah korupsi dan kelalaian yang membahayakan nyawa anak-anak.
Said Abdullah secara tegas menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengeluarkan daftar hitam (blacklist) bagi pengelola yang tidak patuh standar. Rekomendasi untuk memperkecil cakupan siswa per SPPG juga masuk akal secara logistik: memasak untuk 1.500 orang jauh lebih memungkinkan untuk menjaga higienitas dibandingkan memaksa kapasitas hingga 3.000 orang dalam satu dapur.
Vonis GetNews
Tanpa instansi vertikal hingga ke tingkat bawah, BGN ibarat “kepala tanpa tangan”. Pelibatan pemerintah daerah dan desa bukan lagi opsi, melainkan keharusan untuk memastikan setiap piring makanan yang sampai ke meja siswa memenuhi janji kampanye presiden. Transparansi daftar rekanan adalah kunci agar anggaran raksasa ini tidak sekadar menjadi “bancakan” pengusaha lokal yang nakal.
Verified Source: DPR RI
Baca juga: Tragis! Perputaran Uang di Dapur MBG Jauh Lebih Besar Ketimbang di Pemerintahan
