MATARAM — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan operasional 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Keputusan drastis ini diambil menyusul hasil evaluasi ketat yang menemukan berbagai pelanggaran fatal, mulai dari sengketa lahan hingga insiden keracunan makanan.
Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, mengungkapkan bahwa penutupan paling banyak menyasar wilayah Lombok Timur dan Bima. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pasca-pertemuan koordinasi di Mataram pada Sabtu, 14 Maret 2026. “Penutupan ini mencakup berbagai persoalan krusial,” ujar Dian.
Menu Tak Layak dan Monopoli
Salah satu temuan yang memicu kemarahan publik adalah pengabaian standar menu bagi penerima manfaat. BGN menemukan fakta miris di mana siswa difabel hanya diberikan konsumsi sepotong jagung dan kacang, jauh dari standar kecukupan gizi yang ditetapkan pemerintah.
Selain masalah kualitas pangan, BGN menyoroti praktik monopoli dalam rantai pasok bahan baku. Sejumlah pengelola dapur ditemukan hanya bergantung pada satu pemasok tunggal, melanggar aturan minimal dua pemasok lokal. “Praktik satu pintu ini merusak ekosistem ekonomi lokal dan menutup peluang pelaku usaha kecil di desa,” tegas Dian.
Sanksi dan Reformasi Suplai
Sebagai tindak lanjut, BGN segera melayangkan surat peringatan keras kepada seluruh pengelola SPPG di NTB yang terbukti melanggar. Sanksi ini menjadi sinyal bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mentoleransi tata kelola yang tidak transparan.
BGN menekankan bahwa program ini dirancang untuk meratakan ekonomi rakyat melalui keterlibatan koperasi dan UMKM. Dian pun mengajak kelompok ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil untuk aktif mendaftar sebagai penyedia bahan pangan. “Kami meminta pelaku UMKM melapor jika ada pengelola dapur yang menolak bekerja sama secara terbuka,” pungkasnya.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
”Monumen Besi Tua” di Lombok Barat
