Pemprov NTB Tuntaskan 100 Persen SiRUP, Akselerasi Belanja Daerah Mulai April 2026

​MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi menuntaskan 100 persen penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 31 Maret 2026. Capaian ini menjadi sinyal hijau bagi percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan fisik maupun jasa di seluruh wilayah NTB untuk tahun anggaran berjalan.

​Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Biro PBJ Setda NTB, Hari Cahyono, menegaskan bahwa ketepatan waktu ini merupakan prasyarat mutlak bagi dimulainya aktivitas pengadaan. “Seluruh OPD telah tuntas menginput RUP. Tanpa SiRUP, aktivitas pengadaan tidak dapat dilaksanakan. Ini adalah fondasi agar proses pengadaan berjalan lebih awal dan terencana,” ujarnya di Mataram, Kamis, 2 April 2026.

​Digitalisasi dan Transparansi Publik

​Penuntasan SiRUP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat transparansi. Melalui platform digital ini, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses rencana belanja pemerintah secara terbuka. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir praktik pengadaan yang tertutup dan memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi penyedia jasa lokal.

​Biro PBJ NTB secara konsisten telah melakukan pendampingan melalui bimbingan teknis (bimtek) kepada admin SiRUP di setiap perangkat daerah sejak awal tahun. Kepala Bagian LPSE NTB, Lalu Majemuk, menambahkan bahwa fokus bimtek adalah pada akurasi data dan kepatuhan regulasi. “Kami masifkan bimtek agar setiap OPD memahami proses penginputan secara tepat sehingga tidak ada kendala teknis saat tender dimulai,” jelasnya.

​Perluas Edukasi ke Penyedia di Pulau Sumbawa

​Tak hanya menyasar internal pemerintah, Pemprov NTB juga merancang penguatan kapasitas bagi pihak eksternal. Dalam waktu dekat, Biro PBJ dijadwalkan akan menggelar bimtek khusus bagi para penyedia, kontraktor, dan masyarakat umum di Pulau Sumbawa.

​Edukasi ini mencakup pemanfaatan aplikasi SiRUP versi terbaru, mekanisme integrasi dengan e-Katalog, hingga strategi partisipasi dalam tender pemerintah. Dengan pemahaman yang baik dari sisi penyedia, diharapkan kualitas pengadaan barang dan jasa di NTB semakin meningkat, transparan, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat luas.