JAKARTA — Di tengah hantaman badai depresiasi yang menyeret nilai tukar rupiah ke level krusial, riak skeptisisme mulai muncul dari kalangan pelaku ekonomi. Ruang publik kini diramaikan oleh pertanyaan mendasar mengenai soliditas koordinasi antara dua motor penggerak ekonomi nasional: Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku otoritas fiskal.
Sorotan tajam salah satunya datang dari pengamat ekonomi senior, Peter F. Gontha. Melalui catatan kritisnya, ia mempertanyakan arah kebijakan bank sentral yang dinilai membingungkan pasar, terutama terkait aktivitas transaksi valuta asing di tengah ketidakpastian global.
”Kok Bank Indonesia beli dolar juga? Ada apa? Mengapa di saat rupiah menghadapi tekanan, justru muncul persepsi bahwa kebijakan moneter dan fiskal tidak berjalan dalam satu napas?” ujar Peter, memantik diskusi publik pada Selasa, 19 Mei 2026.
Secara fundamental, Bank Indonesia memikul mandat undang-undang untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, pergerakan instrumen moneter di lapangan—mulai dari aksi jual-beli dolar, fluktuasi kenaikan imbal hasil (yield), hingga kebijakan pengetatan likuiditas rupiah—kerap memicu multitafsir di mata pelaku pasar. Alih-alih meredam volatilitas, langkah tersebut terkadang dipersepsikan ikut menekan mata uang garuda.
Di seberang meja, Kementerian Keuangan menghadapi kalkulasi rumitnya sendiri. Kemenkeu berkepentingan menjaga batas aman defisit anggaran, mengelola penerbitan surat utang negara (SUN), serta mempertahankan kepercayaan investor terhadap ketahanan fiskal jangka pendek. Tarik-menarik kepentingan antara stabilisasi mata uang jangka panjang dan pengamanan pos anggaran inilah yang sering kali terlihat tidak sinkron di permukaan.
Kendati demikian, para analis sepakat bahwa rontoknya nilai tukar tidak bisa sepenuhnya dituduhkan pada faktor domestik. Keperkasaan dolar AS (Greenback) disokong oleh tingginya suku bunga The Fed yang bertahan lama, ketegangan geopolitik yang memicu pelarian modal ke aset aman (safe haven), serta tekanan sistemik yang juga memukul hampir seluruh mata uang pasar berkembang (emerging markets).
Di tengah situasi pelik ini, transparansi komunikasi menjadi pertaruhan terbesar pemerintah. Pasar tidak hanya membaca angka di layar terminal Bloomberg, melainkan memantau sinyal kepemimpinan ekonomi. Jika ego sektoral institusi tampak lebih dominan ketimbang konsolidasi nasional, maka sentimen kepercayaan publik yang menjadi fondasi ekonomi modern berisiko terkikis.
STRATEGIC AUDIT: TANTANGAN KONVERGENSI MONETER-FISKAL
| Poros Otoritas | Fokus Agenda & Risiko Kebijakan |
|---|---|
| Bank Indonesia (Moneter) | Intervensi pasar valas, manajemen likuiditas, risiko volatilitas instrumen intervensi. |
| Kementerian Keuangan (Fiskal) | Pengendalian defisit APBN, penerbitan surat utang, pengelolaan beban bunga makro. |
| Sentimen Eksternal | Suku bunga tinggi AS, eskalasi geopolitik, tren pelemahan emerging markets. |
| Sumber Analisis | Kompilasi Data Transaksi Valas & Opini Publik |
Audit Strategis: Getnews Data Intelligence Unit | Macro-Financial Oversight 2026.
Foto cover: Peter F. Gontha bertemu dan wawancara Khusus dengan Menteri Keuangan Purbaya (18 Mei, 2026) (FB Peter F. Gontha/GETNEWS.)
