Prabowo Matangkan Kebijakan DHE Juni 2026, Amankan Ekspor Komoditas Strategis

​JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026. Pertemuan ini difokuskan untuk mematangkan orkestrasi implementasi kebijakan Devisas Hasil Ekspor (DHE) yang dijadwalkan resmi berlaku pada awal Juni mendatang, guna memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

​Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan resminya pascarapat menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang merampungkan seluruh instrumen regulasi turunan agar tenggat waktu pemberlakuan kebijakan tidak meleset dari linimasa strategis.

​Sebagai bagian dari jangkar penguatan kedaulatan ekonomi, tata niaga dan pelaksanaan ekspor untuk klaster komoditas strategis nasional—seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy—akan dikonsolidasikan dan disalurkan secara terpadu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

​Langkah sentralisasi pengawasan ekspor ini diambil guna mengunci kepatuhan para eksportir raksasa dalam memarkirkan dolar mereka lebih lama di dalam ekosistem perbankan domestik, sekaligus memitigasi risiko pelarian modal (capital flight) ke luar negeri.

​”Selain finalisasi penyusunan draf regulasi, dalam waktu dekat pemerintah akan segera menggelar sosialisasi masif kepada asosiasi pelaku usaha dan konglomerasi yang bergerak di sektor ekspor komoditas terkait,” ujar Airlangga.

​Menghadapi tingginya volatilitas ketidakpastian geopolitik global yang terus menekan performa pasar riil, Airlangga menambahkan bahwa Kabinet Merah Putih telah merumuskan bantalan kebijakan makro untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun anggaran berjalan.

​Terobosan taktis tersebut mencakup pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) secara selektif selama dua bulan ke depan, yang dikombinasikan dengan penggelontoran sejumlah stimulus dan insentif ekonomi sektoral demi menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas produktivitas korporasi dalam negeri.