Sensus Ekonomi Sisa Tiga Hari, BPS Lombok Timur Imbau Warga Belum Terdata Segera Melapor
SELONG — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur mengimbau masyarakat yang belum didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi untuk segera melaporkan diri. Imbauan ini disampaikan mengingat masa pelaksanaan pendataan lapangan kini menyisakan tiga hari terakhir.
Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, menyampaikan bahwa warga yang belum pernah didatangi petugas dapat melapor melalui kanal aduan resmi atau tautan yang disediakan BPS di media sosial. Usai laporan diterima, petugas BPS akan diterjunkan langsung ke lokasi untuk melakukan verifikasi dan pendataan.
Strategic Audit: Pelaksanaan Sensus Ekonomi BPS Lombok Timur
| Indikator Audit | Detail Pelaksanaan & Imbauan Teknis |
|---|---|
| Metode Pendataan | Sistem door to door (penyisiran setiap bangunan) dengan acuan awal prelist. |
| Fase Penutupan | Menjelang tiga hari terakhir; petugas melakukan penyisiran ulang (sweeping) wilayah. |
| Kanal Pengaduan | Tautan pelaporan mandiri dan media sosial resmi BPS Lombok Timur. |
| Resiko Ketidaktersediaan Data | Masyarakat kehilangan representasi data dan potensi penyaluran program pemerintah tidak tepat sasaran. |
*Source: Data Resmi BPS Kabupaten Lombok Timur (Processed Data)
”Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya di Lombok Timur, bagi yang belum pernah didata oleh petugas sensus, kami mengharapkan untuk melaporkan. Nanti petugas kami bisa datang ke tempat masyarakat tersebut,” ujar Sri Endah, Jumat, 28 Agustus 2026.
Sri Endah menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam ajang pendataan berbasis door to door ini. Akurasi data Sensus Ekonomi menjadi acuan utama pemerintah dalam merumuskan berbagai program pembangunan daerah. Warga yang terlewat dari pendataan berisiko kehilangan representasi dalam basis data nasional, yang berdampak pada ketepatan sasaran kebijakan pemerintah.
Guna mengantisipasi adanya bangunan atau keluarga yang terlewat, BPS Lombok Timur telah menginstruksikan seluruh petugas lapangan untuk menyisir ulang (sweeping) wilayah tugas masing-masing. Masyarakat juga diimbau memberikan informasi secara jujur dan faktual sesuai kondisi riil guna menjamin kualitas data yang dihasilkan.
