Langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di tengah tertahannya Dana Bagi Hasil (DBH) senilai lebih dari Rp600 miliar menyingkap dilema fiskal yang sangat serius. Pernyataan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang merencanakan pembentukan skema “agunan PMK”—di mana pengembalian pokok pinjaman dibebankan kepada Kementerian Keuangan melalui mekanisme potong/kompensasi DBH—merupakan bentuk kreativitas kebijakan sekaligus indikasi tekanan arus kas (cash flow) daerah yang teramat ketat.
Secara kalkulasi Keuangan Daerah dan Hukum Administrasi Negara, pembiayaan proyek strategis seperti konektivitas Port to Port Lembar–Kayangan serta perbaikan jalan provinsi memang sesuai dengan kriteria portofolio PT SMI (pembiayaan infrastruktur publik). Namun, rencana menjaminkan PMK agar Kementerian Keuangan bertindak sebagai pihak yang mencicil pinjaman membawa dua dimensi analisis strategis:
- Ilusi Off-Balance Sheet dan Ketidakpastian Legalitas: Menganggap pinjaman PT SMI tidak membebani APBD karena “dicicil oleh Kemenkeu” merupakan simplifikasi skema keuangan yang berisiko. Secara regulasi, PT SMI adalah BUMN di bawah Kemenkeu yang menyalurkan pinjaman daerah berbasis perjanjian dengan Pemerintah Daerah. Jika DBH NTB yang ditahan pusat dijadikan kompensasi bayar pokok, secara akuntansi hal tersebut tetaplah pemotongan atas hak penerimaan daerah (bukan subsidi murni dari APBN).
- Beban Bunga dan Risiko Sengketa Beban Kewajiban (Interest Liability): Pengakuan Gubernur Iqbal bahwa aspek teknis—seperti siapa penanggung jawab pembayaran bunga pinjaman dan skema mitigasi gagal bayar—belum final menjadi alarm pengawasan. Tanpa kejelasan klausul tanggung jawab bunga, Pemprov NTB berpotensi terjebak dalam skema utang yang justru menggerus porsi APBD NTB di masa depan saat DBH resmi direalisasikan.
Audit Strategis: Opsi Pinjaman PT SMI & Resolusi DBH Pemprov NTB (2026)
| Vektor Parameter | Rincian Substantif & Tinjauan Implikasi Kebijakan Pemprov NTB |
|---|---|
| Latar Belakang & Masalah Utama | Tertahannya Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov NTB sebesar >Rp600 miliar di pemerintah pusat, menekan likuiditas APBD. |
| Skema Pembiayaan yang Diajukan | Pengajuan pinjaman ke PT SMI dengan kolateral PMK, di mana pembayaran cicilan diusulkan bersumber/dipotong langsung dari Kemenkeu. |
| Alokasi Proyek Infrastruktur Utama | Pembangunan koridor infrastruktur Port to Port Lembar–Kayangan serta pembenahan jalan jaringan provinsi. |
| Unsur Kerentanan & Catatan Kritis | Belum adanya kepastian teknis pembagian beban bunga, kewajiban hukum daerah, dan persetujuan skema pemotongan DBH oleh Kemenkeu. |
*Sumber: Pernyataan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (Data Diolah per 3 November 2026)
Rencana pembiayaan lewat PT SMI dapat menjadi jembatan solusi untuk menjamin kelangsungan proyek infrastruktur strategis NTB tanpa terhenti akibat penundaan DBH. Namun, Pemprov NTB bersama TAPD dan DPRD NTB harus menuntaskan kajian teknis risiko pinjaman secara matang—khususnya kepastian beban bunga dan legalitas agunan—agar skema ini tidak berubah menjadi beban utang jangka panjang bagi keuangan daerah.
(Lilisatya Wati/Evi Tri)
Foto: Jalan Sekotong Lombok Barat (GETNEWS .)
