Tudingan pasal makar terhadap eks pejabat tinggi menguji ketelitian hukum nasional dan batas dinamika politik.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengenai indikasi tindakan makar dalam kasus penyadapan pejabat negara memicu perhatian publik. Dugaan keterlibatan mantan pejabat tinggi seperti mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam skenario Pasal 191 KUHP Nasional menyoroti tingginya tensi akuntabilitas hukum serta stabilitas politik nasional.
Dari kacamata hukum pidana, penarikan pasal makar atas kasus intersepsi ilegal membutuhkan pembuktian material yang sangat ketat. Penyadapan dan intersepsi tanpa izin memang memuat unsur pelanggaran pidana, namun menghubungkan motif tersebut secara langsung dengan upaya merampas kemerdekaan atau melumpuhkan pemerintahan—sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHP—memerlukan alat bukti yang tidak sekadar berlandaskan asumsi politik.
Tantangan terbesar penegakan hukum dalam kasus ini adalah menjaga transparansi pembuktian di tengah maraknya narasi publik. Tanpa pembukaan alat bukti yang solid dan proses peradilan yang independen, penetapan pasal berat berisiko dipersepsikan publik sebagai instrumen tekanan politik ketimbang murni penegakan keadilan hukum.
| Indikator Kunci | Status Operasional | Catatan Risiko Strategis |
|---|---|---|
| Konstruksi Pasal Makar (KUHP 191) | Tinggi Risiko (High Risk) | Ancaman pidana maksimal (hukuman mati/seumur hidup) menuntut ambang pembuktian motif yang sangat spesifik. |
| Status Alat Bukti Permulaan | Pengembangan Keterangan | Dua alat bukti permulaan terpenuhi untuk tindak pidana intersepsi; relevansi ke pasal makar masih didalami. |
| Persepsi Publik & Stabilitas | Kritis (Critical) | Risiko politisasi perkara hukum jika detail penyidikan dan arah motif tidak dibuka secara akuntabel ke publik. |
Tim Redaksi GET INSIGHT
Foto: istimewa
