MATARAM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Mataram mendesak Pemerintah Kota Mataram untuk segera melakukan penataan dan pembenahan atas sejumlah persoalan krusial perkotaan. Mulai dari penataan kawasan perdagangan dan retribusi perparkiran, pengelolaan serta pengangkutan sampah di tingkat lingkungan, evaluasi Car Free Day (CFD), hingga kejahatan jalanan berupa aksi geng motor yang melibatkan anak di bawah umur menjadi sorotan utama parlemen.
Struktur Perdagangan dan Krisis Pengangkutan Sampah
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, H. M. Nurul Ichsan, menekankan bahwa penataan kawasan perdagangan di koridor Jalan Pejanggik dan Jalan Majapahit harus dilakukan secara tertib dan terintegrasi. Langkah penataan tersebut ditujukan untuk menyediakan ruang usaha yang layak, kejelasan tata kelola parkir, serta penegakan aturan yang konsisten tanpa menghentikan denyut ekonomi warga.
Di sektor pengelolaan sampah, Fraksi PKS mengungkap keluhan warga di Lingkungan Tembelok mengenai keterbatasan armada pengangkut. Kerusakan kendaraan roda tiga (Tossa) membuat pengangkutan sampah warga terpaksa dilakukan secara darurat menggunakan sepeda motor. Pemkot Mataram diminta segera memperbarui sarana pengangkut limbah rumah tangga tersebut agar krisis sampah tidak meluas ke lingkungan lain.
Kejahatan Jalanan dan Tata Kelola Ruang Publik
Terkait ruang publik, Fraksi PKS meminta penyusunan regulasi yang jelas serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengelola CFD yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sementara pada isu keamanan, eskalasi aksi geng motor di bawah umur yang telah menelan korban jiwa dinilai bukan lagi sekadar kenakalan remaja biasa.
Pemkot Mataram dan jajaran kepolisian didesak untuk merumuskan langkah pencegahan konkret berbasis pengawasan ketat yang melibatkan kolaborasi sekolah, orang tua, serta kepala lingkungan.
Aziz Syafroni | Foto: GETNEWS./Wiwin Pratama Putra
