JAKARTA — Spekulasi politik pasca-Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan berpeluang mengundurkan diri dari jabatannya apabila DPR RI resmi memulai proses usulan pemakzulan (impeachment) melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Kabar tersebut menguat menjelang Sidang Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Selasa (10/11/2026). Berdasarkan informasi yang beredar dari sumber AFU.id, langkah pengunduran diri secara sukarela (voluntary resignation) disiapkan sebagai opsi guna memutus kerumitan Prosedur Konstitusi di Senayan.
”Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur,” ungkap sumber tersebut dalam naskah pernyataan yang beredar di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kendati desakan dan wacana pemakzulan terus menggelinding di kalangan fraksi-fraksi Senayan, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi maupun klarifikasi langsung dari pihak Istana Wakil Presiden terkait kabar pengunduran diri tersebut.
STRATEGIC AUDIT MATRIX
| Opsi Konstitusi | Konstruksi Politik & Syarat Paripurna | Proyeksi & Dampak Suksesi |
|---|---|---|
| Mekanisme HMP DPR RI | Pengajuan HMP atas cacat syarat administrasi ijazah (Putusan Kasasi MA No. 742 K/TUN/2026). | Uji Kuorum 2/3 x 2/3 Senayan |
| Mundur Sukarela (Voluntary) | Wapres mengundurkan diri sebelum pemungutan suara HMP atau persidangan Mahkamah Konstitusi. | Jalur Cepat Krisis Politik |
| Konsolidasi Koalisi RI-1 | Presiden Prabowo dan partai koalisi menyiapkan skema stabilitas pemerintahan pasca-jabatan RI-2. | Pengisian Posisi Wapres via MPR |
Foto: istimewa
