JAKARTA — Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi berlangsungnya pertemuan tertutup antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Meski demikian, Mensesneg Prasetyo Hadi menepis spekulasi publik yang menyebut Presiden Prabowo menahan atau menolak permohonan pengunduran diri tersebut. Menurut Istana, proses administrasi diselaraskan dengan permohonan pembuktian keabsahan dokumen pendidikan Wapres di ranah hukum.
Audit Strategis: Konfirmasi Istana Terkait Permohonan Pengunduran Diri Wapres Gibran
| Vektor Parameter | Rincian Substantif & Keterangan Mensesneg RI |
|---|---|
| Subjek Pertemuan Resmi | Presiden Prabowo Subianto & Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. |
| Pernyataan Resmi Istana | Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta (10/11/2026). |
| Poin Utama Permohonan | Pengajuan permohonan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI. |
| Klarifikasi Isu Penolakan | Istana membantah Presiden Prabowo menahan/menolak pengunduran diri. |
| Syarat Penundaan Waktu | Gibran meminta kesempatan menghadirkan bukti keabsahan ijazah di PTUN sebelum resmi mundur. |
*Sumber: Keterangan Pers Mensesneg Prasetyo Hadi (Data Diolah per 10 November 2026)
Mensesneg Bantah Presiden Prabowo Menolak Pengunduran Diri
Mensesneg Prasetyo Hadi meluruskan kesimpangsiuran informasi yang berkembang terkait respons Presiden Prabowo terhadap pengunduran diri pendampingnya. Ia menegaskan bahwa Kepala Negara menghormati pertimbangan politik serta hak pribadi yang disampaikan oleh Wakil Presiden.
”Presiden tidak menahan atau menolak. Yang terjadi adalah penataan waktu, di mana Wapres menyampaikan niatnya sekaligus meminta ruang untuk menuntaskan verifikasi keabsahan dokumen pribadinya secara hukum,” terang Prasetyo Hadi di hadapan awak media.
Pembuktian Keabsahan Ijazah di PTUN Sebelum Langkah Resmi
Permohonan kesempatan dari Wapres Gibran difokuskan pada pembuktian keabsahan berkas ijazah miliknya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah tersebut dinilai krusial untuk memberikan kepastian hukum serta menjawab berbagai polemik yang berkembang di tengah publik sebelum proses pengunduran dirinya diproses lebih lanjut sesuai mekanisme tata negara.
Pemerintah memastikan bahwa roda pemerintahan dan koordinasi kabinet tetap berjalan stabil di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sembari menunggu tindak lanjut proses hukum di PTUN.
