MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dirancang berorientasi pada hasil (outcome-based) guna memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Mataram, Senin (9/11/2026), Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda), menegaskan bahwa eksekusi kebijakan fiskal 2027 memegang teguh prinsip efisiensi anggaran secara ketat.
”Pendekatan penganggaran kita mengusung prinsip utama: anggaran mengikuti program prioritas (money follows program), bukan program yang mengikuti ketersediaan anggaran,” tegas Wagub Umi Dinda di hadapan pimpinan dan anggota legislatif Udayana.
Dalam rancangan tersebut, Pemprov NTB memproyeksikan target Pendapatan Daerah pada APBD 2027 mencapai Rp6,22 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 10,69 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Sementara alokasi Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp6,06 triliun.
Empat pilar utama yang menjadi fokus alokasi APBD 2027 meliputi:
- Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Pemprov mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp745,25 miliar yang diintervensi secara presisi pada 106 desa kantong kemiskinan ekstrem di seluruh NTB.
- Hilirisasi Agromaritim: Penguatan sektor ekonomi produktif melalui peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan kelautan.
- Ketahanan Pangan & Energi: Optimalisasi jaringan irigasi pertanian, pemenuhan sarana produksi perikanan, serta kemandirian energi daerah.
- Layanan Dasar & Digitalisasi: Peningkatan mutu fasilitas pendidikan, kualitas kesehatan, serta perluasan konektivitas digital hingga pelosok desa.
Wagub menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan fiskal Pemprov NTB tidak diukur dari besaran angka serapan belanja, melainkan dari sejauh mana anggaran daerah mampu menghapus ketimpangan dan menghadirkan pemerataan ekonomi masyarakat.
