Evaluasi 25 Tahun Otonomi Daerah: BRIN dan Kemendagri Soroti Kemandirian Fiskal Lombok Tengah
PRAYA — Memasuki seperempat abad pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia (2001–2025), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Daerah di Kantor Bapperida Lombok Tengah, Praya, Rabu (11/11/2026).
FGD bertajuk “Evaluasi Kritis 25 Tahun Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia (2001–2025)” ini digelar guna mengukur efektivitas, urgensi, serta relevansi desentralisasi melalui perumusan Indeks Kinerja Otonomi Daerah (IKOD).
Forum evaluasi yang melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lombok Tengah tersebut membedah potret objektif pelaksanaan otonomi di daerah. Salah satu persoalan krusial yang mengemuka adalah masih rendahnya kemandirian fiskal daerah.
Dengan postur APBD Lombok Tengah yang menembus kisaran Rp3 triliun, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berada di kisaran Rp500 miliar. Struktur fiskal ini mengonfirmasi tinggi dan timpangnya ketergantungan belanja pembangunan daerah terhadap alokasi Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kendati demikian, Lombok Tengah mencatat rekam jejak tata kelola administrasi yang positif, seperti keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama belasan tahun berturut-turut serta penetrasi digitalisasi layanan pemerintahan lokal.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lombok Tengah, Murdi, AP., M.Si., menyoroti perlunya redefinisi hubungan kewenangan pusat dan daerah agar tidak terkunci oleh regulasi sektoral yang kaku.
”Menjaga persatuan bukan dengan menyeragamkan, melainkan dengan memberi ruang bagi setiap daerah untuk bertumbuh sesuai jati dirinya,” tegas Murdi.
Ia mendorong penguatan desentralisasi politik dan peninjauan pembagian urusan pemerintahan agar daerah memiliki ruang diskresi hukum yang memadai dalam mengoptimalkan potensi lokal. Seluruh temuan dan masukan dari Lombok Tengah ini diserap oleh tim peneliti BRIN sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan tata kelola desentralisasi nasional dalam bingkai NKRI.
