MATARAM — Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengecam keras dugaan upaya intervensi dan tekanan komersial terhadap sejumlah perusahaan media terkait liputan persidangan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Lombok Barat dan mantan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (AMGM).
Ketua AMSI Wilayah NTB, Sirtupillaili, menyayangkan tindakan oknum perusahaan daerah tersebut yang berupaya menghalangi pemberitaan fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram menggunakan iming-iming maupun ancaman pemutusan kerja sama advertorial.
”Publik berhak tahu atas fakta-fakta dalam persidangan terkait kasus korupsi Bupati Lombok Barat dan eks Dirut PT AMGM. Hendaknya kerja sama bisnis antara media dan perusahaan tidak menjadi alat untuk mengekang kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik,” tegas Sirtupillaili dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).
Sirtu menekankan bahwa kontrak advertorial merupakan kesepakatan bisnis murni yang wajib dijalankan secara profesional tanpa mencampuri independensi ruang redaksi. Secara kelembagaan, AMSI NTB menyampaikan lima poin tuntutan tegas:
- Hentikan Tekanan Bisnis: Mendesak PT AMGM menghentikan segala bentuk ancaman pemutusan kerja sama iklan maupun advertorial untuk memengaruhi substansi pemberitaan.
- Hormati Independensi Pers: Meminta pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga bisnis tidak mencampuri kebijakan editorial melalui hubungan komersial.
- Transparansi Anggaran Publikasi: Mendorong profesionalisme dalam pengadaan belanja iklan pemerintah maupun BUMD agar tidak menjadi instrumen diskriminasi terhadap media yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
- Tempuh Mekanisme UU Pers: Meminta pihak yang keberatan atas pemberitaan menempuh jalur penyelesaian sengketa pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan melalui intimidasi bisnis.
- Perkuat Firewall Redaksi: Mendorong perusahaan media mempertegas pemisahan antara kepentingan divisi bisnis dan independensi dapur redaksi.
Ketua Bidang Advokasi dan Regulasi Media AMSI NTB, Satria Zulfikar, mengungkap bahwa tekanan tersebut dilancarkan oleh oknum mantan staf humas PT AMGM yang kerap mengurus kerja sama media. Intimidasi terjadi secara beruntun di lingkungan Pengadilan Tipikor Mataram pada 4 November serta 11–12 November 2026.
”Bentuk intimidasinya berupa upaya menghalangi jurnalis dan media untuk menulis berita mengenai persidangan kasus korupsi LAZ dkk,” ujar Pemimpin Redaksi Koranntb.com tersebut.
Akibat ancaman pemutusan kontrak iklan secara terbuka itu, sejumlah media siber lokal tercatat terpaksa menurunkan (takedown) berita persidangan mereka.
”Perbuatan oknum itu jelas melanggar kemerdekaan pers, mencampuradukkan urusan bisnis dan redaksi, serta merupakan upaya melemahkan pemberantasan korupsi,” pungkas Satria.
