JAKARTA — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), membawa aspirasi penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah ke tingkat nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam forum legislasi tersebut, Iqbal memaparkan karakteristik unik Provinsi NTB yang memiliki bentang geografis kepulauan dengan 403 pulau kecil, potensi kelautan yang melimpah, serta daya saing sektor pariwisata unggulan. Pemaparan ini menjadi landasan argumentasi Pemerintah Provinsi NTB guna mendorong pengakuan kekhasan wilayah dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB.
Iqbal menekankan bahwa bagi masyarakat dan pemerintah daerah NTB, wilayah perairan laut tidak dipandang sebagai sekat pemisah antarwilayah, melainkan ruang hidup utama, urat nadi konektivitas, sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang menuntut dukungan regulasi serta alokasi pembiayaan negara secara proporsional.
Selain membedah kebutuhan regulasi berbasis kepulauan, Gubernur NTB juga menyoroti ikatan historis, geografis, dan emosional yang erat antara Provinsi NTB dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam satu tarikan napas pembangunan kawasan timur Indonesia.
“NTB dan NTT ini bukan cita-cita untuk bersatu, tetapi sebuah takdir untuk bersatu,” ujar Miq Iqbal di hadapan pimpinan dan anggota Baleg DPR RI.
| Dimensi Legislasi | Paparan Gubernur NTB (Nov 2026) | Implikasi Kebijakan & Fiskal |
|---|---|---|
| Karakteristik Geografis | Memiliki bentang kepulauan dengan 403 pulau kecil, sumber daya kelautan, serta pariwisata unggulan. | Menuntut skema pembiayaan konektivitas maritim berbasis luas perairan, bukan sekadar luas daratan. |
| Revisi UU No. 20/2022 | Mendorong pengakuan formal kekhasan wilayah NTB dalam RDP bersama Baleg DPR RI. | Memperkuat kewenangan tata kelola sumber daya daerah dan kapasitas fiskal transfer pusat. |
| Poros Kawasan NTB–NTT | Menegaskan ikatan historis dan geografis NTB dan NTT sebagai satu kesatuan takdir kawasan. | Menciptakan daya tawar kolektif kawasan timur Indonesia dalam perencanaan pembangunan nasional. |
