
Bersila Menjaga Marwah: Musakara Ode dan Takdir Istana Dalam Loka
Di bawah bayang-bayang kayu jati tua Istana Dalam Loka yang berdiri megah sejak 1885, tidak ada meja mahoni, tidak ada podium, dan tidak ada protokol kaku. Senin (16/11/2026), di atas hamparan terpal sederhana di halaman istana, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot duduk bersila sejajar bersama tokoh adat, pimpinan parlemen daerah, dan elemen masyarakat yang memprotes proyek pembangunan di pelataran cagar budaya tersebut.
Dalam kosakata peradaban Tana Samawa, forum ini dikenal sebagai Musakara Ode—musyawarah kecil yang sarat makna filosofis. Ketika polemik revitalisasi kawasan cagar budaya memicu riak penolakan publik, Sumbawa memilih meredamnya bukan lewat instrumen kekuasaan, melainkan melalui warisan kearifan lokal yang telah mengakar berabad-abad.

Anatomi Musakara Ode: Demokrasi Egaliter Tau Samawa
Bagi masyarakat Sumbawa, falsafah “Adat barenti ko syara’, syara’ barenti ko Kitabullah” bukan sekadar slogan seremonial, melainkan tata laku penyelesaian sengketa. Musakara Ode adalah ruang dialektika murni di mana pemimpin dan rakyat menanggalkan atribut hierarkis untuk mencari titik temu (mufakat).
Kehadiran perwakilan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), unsur DPRD, hingga kelompok kritis seperti Putra Moyo membuktikan tingginya rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap Istana Dalam Loka. Bangunan panggung raksasa yang ditopang 99 tiang kayu jati—melambangkan Asmaul Husna—itu memang bukan sekadar artefak kayu mati. Ia adalah pusat kosmologi, memori kolektif, dan harga diri Kesultanan Sumbawa sejak masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III.
Menyelamatkan Tiga Pilar Pusaka Menuju JKPI 2028
Akar polemik bermula dari pengerjaan struktur baru di pelataran depan Dalam Loka yang dipersepsikan sebagian publik berpotensi mengaburkan keaslian visual cagar budaya. Namun, duduk bersila di terpal membuka tabir yang lebih luas: bangunan tersebut merupakan fasilitas pendukung ruang transit tamu kehormatan (VIP) yang terintegrasi dalam megaproyek revitalisasi senilai Rp70 miliar dari Kementerian Kebudayaan.
Program yang diperjuangkan hingga tingkat pusat—termasuk melibatkan dukungan putra daerah Fachri Hamzah—mencakup penyelamatan tiga situs kunci peradaban Sumbawa secara serentak hingga tahun 2027:
- Istana Dalam Loka: Pusat pemerintahan tradisional dan mahakarya arsitektur kayu tanpa paku besi dari abad ke-19.
- Istana Bala’ Kuning: Kediaman resmi keluarga Kesultanan Sumbawa yang menyimpan pusaka-pusaka kerajaan (parewa).
- Istana Bala’ Putih: Monumen bersejarah era transisi kolonial-modern di jantung Kota Sumbawa Besar.
Restu emosional dari Sultan Sumbawa, YM. Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV, menegaskan urgensi penyelamatan ini. Terlebih, Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) pada tahun 2028—sebuah panggung nasional yang menuntut kesiapan infrastruktur pusaka berstandar tinggi tanpa mengorbankan pakem adat.
Audit Strategis GetNews: Revitalisasi & Resolusi Pusaka Sumbawa
Berikut adalah matriks evaluasi strategis mengenai arsitektur kebijakan revitalisasi cagar budaya dan tata kelola komunikasi publik di Kabupaten Sumbawa:
| Dimensi Strategis | Parameter & Implikasi Kebijakan |
|---|---|
| Instrumen Resolusi | Musakara Ode (Musyawarah egalitarian berbasis adat di pelataran Istana Dalam Loka) |
| Cakupan Objek Pusaka | Istana Dalam Loka, Istana Bala’ Kuning, dan Istana Bala’ Putih (Tahun Jamak s.d. 2027) |
| Alokasi Fiskal Pusat | ± Rp70 Miliar (Dukungan Kementerian Kebudayaan RI) |
| Legitimasi Kultural | Restu Sultan Sumbawa YM. Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV & Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) |
| Target Geostrategis | Kesiapan Tuan Rumah Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 2028 |
Pelajaran dari Halaman Dalam Loka
Polemik pelataran Dalam Loka memberikan catatan penting bagi tata kelola cagar budaya di seluruh Nusantara: proyek fisik bernilai puluhan miliar rupiah sekalipun dapat tersandung apabila komunikasi publik tertinggal di belakang ekskavator. Masyarakat yang memprotes sesungguhnya sedang menjalankan fungsi kontrol kultural agar modernisasi tidak menabrak estetika sejarah.
Ketika pemerintah daerah bersedia turun dari kursi birokrasi untuk duduk bersila di atas terpal, Sumbawa menunjukkan bahwa merawat pusaka bukan hanya soal memoles kayu jati agar tahan lapuk, melainkan menjaga ruh musyawarah tetap hidup di dada masyarakatnya.
Sumber Data & Referensi Terverifikasi: Prokopim & Pemerintah Kabupaten Sumbawa — Dokumentasi Musakara Ode dan Revitalisasi Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan RI — Registrasi Nasional Cagar Budaya Istana Dalam Loka Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) — Peta Jalan Konservasi Kota Pusaka NusantaraTim GET CULTURE