
Kapolri Larang Jajarannya Beli Lembaga Survei: Rapor Asli Polri Itu di Mata Rakyat, Bukan di Angka Grafik Pesanan
Dalam tradisi birokrasi modern di negeri kita tercinta, ada satu jurus pamungkas yang kerap dipakai untuk mengobati rasa tidak percaya diri: memesan survei kepuasan publik. Begitu angka kepercayaan terasa agak seret atau baru saja diterpa badai pemberitaan, tiba-tiba saja muncul rilis hasil survei dengan grafik batang menjulang tinggi, lengkap dengan persentase kepuasan yang bikin hati adem.
Namun, kebiasaan merias rapor dengan cara memborong angka statistik tampaknya resmi dipensiunkan di tubuh kepolisian.
Dalam acara syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri di Gedung Satya Haprabu Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Senin (16/11/2026), Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto melontarkan pesan yang lugas sekaligus menohok bagi jajarannya: tidak perlu membeli atau membayar lembaga survei untuk mengukur kinerja Polri.
“Membeli hasil survei agar terlihat dicintai rakyat itu ibarat menempelkan stiker senyum di kaca spion yang retak. Kelihatannya manis di foto, tapi begitu dipakai jalan, tetap saja kelihatan bengkoknya.”
Rakyat Punya Mata, Tak Bisa Diakali Angka
Pesan Jenderal Suyudi ini terdengar sangat membumi. Menurutnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri adalah sesuatu yang tidak bisa direkayasa, sebab rakyat bisa menilai langsung bagaimana wajah dan perilaku kepolisian di lapangan setiap harinya.
Logikanya memang sederhana dan sulit dibantah.
Untuk apa menghabiskan anggaran demi membayar konsultan survei agar merilis angka kepuasan 80 atau 90 persen, kalau saat warga mengurus laporan di kantor polisi atau berpapasan di jalan raya, pelayanan yang dirasakan justru bikin mengelus dada? Sebaliknya, jika kerja di lapangan benar-benar tulus dan membantu masyarakat, tanpa perlu disurvei pun rakyat sudah otomatis memberi jempol.

Jangan Mundur di Tengah Dinamika
Selain menyentil urusan survei, Jenderal Suyudi juga mengakui secara terbuka bahwa ada sejumlah dinamika yang terjadi di lingkungan Polri dalam satu bulan terakhir.
Kendati demikian, ia meminta seluruh personel tidak ragu ataupun mundur selangkah pun selama langkah yang diambil semata-mata bertujuan untuk kepentingan institusi dan bangsa. Sebuah penegasan bahwa obat paling manjur untuk memulihkan kepercayaan publik bukanlah rilis pers berbayar, melainkan nyali untuk berbenah dan bekerja lurus di tengah badai.
| Aspek Arahan Kapolri | Substansi & Konteks Penyampaian |
|---|---|
| Tokoh & Jabatan | Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto |
| Momentum & Lokasi | Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Gedung Satya Haprabu Mako Brimob, Depok (16/11/2026) |
| Larangan Utama | Tidak membeli atau membayar lembaga survei untuk mengukur kinerja Polri |
| Alasan Mendasar | Penilaian masyarakat tidak bisa direkayasa karena rakyat menilai langsung di lapangan |
| Sikap Menghadapi Dinamika | Personel diminta tidak ragu atau mundur selama demi kepentingan institusi dan bangsa |
Instruksi dari Mako Brimob ini tentu menjadi standar baru yang layak diapresiasi sekaligus ditagih konsistensinya. Karena pada akhirnya, lembaga survei paling jujur, paling akurat, dan paling gratis di republik ini adalah obrolan warga di warung kopi setelah mereka berurusan dengan aparat.
SUMBER DATA & REFERENSI BERITA:
- Laporan Berita Utama: Kompas.com — Kapolri Jenderal Suyudi Minta Jajarannya Tak Bayar Lembaga Survei untuk Ukur Kinerja
- Dokumentasi Resmi Acara: Tayangan sambutan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pada syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok (16/11/2026) via kanal YouTube Humas Korps Brimob Polri.
Emha Firmansyah / Adjiekusuma | Foto: Humas Polri