JAKARTA — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mencatatkan prestasi nasional di bidang tata kelola jaminan kesehatan dengan meraih peringkat ketiga nasional kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik. Penghargaan dari BPJS Kesehatan tersebut diserahkan dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Dalam keterangannya, Wagub Indah menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurut Indah, pencegahan potensi kecurangan (fraud) di sektor layanan kesehatan tidak bisa dilakukan secara reaktif, melainkan harus dibangun dari hulu melalui sistem yang transparan, penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan.
Langkah pengawasan ketat ini diarahkan guna menjamin setiap warga NTB memperoleh hak pelayanan kesehatan secara adil, optimal, dan bermutu, tanpa tergerus oleh praktik-praktik penyimpangan yang merugikan keuangan negara maupun pasien.
| Indikator Evaluasi | Capaian Pemprov NTB (Nov 2026) | Implikasi Tata Kelola JKN |
|---|---|---|
| Rekognisi Nasional | Peringkat III Nasional Kategori Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik pada 2nd INAHAFF Conference 2026. | Mengukuhkan posisi NTB sebagai rujukan daerah dalam pengawasan integritas pembiayaan kesehatan. |
| Arsitektur Pencegahan | Penguatan sistem transparan, tata kelola terpadu, dan peningkatan kapasitas SDM sejak tahap hulu. | Menutup celah manipulasi klaim fasilitas kesehatan dan kebocoran anggaran jaminan sosial. |
| Perlindungan Peserta | Penjaminan pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat tanpa penurunan mutu akibat praktik fraud. | Meningkatkan kepercayaan publik serta kualitas layanan medis di seluruh fasilitas kesehatan NTB. |
