
14 Mahasiswa Uji Kata “Segera” pada Pasal Perbaikan Jalan Rusak di MK
JAKARTA — Sebanyak 14 mahasiswa mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon mempersoalkan frasa kata “segera” yang mengatur kewajiban penyelenggara jalan dalam memperbaiki jalan rusak penyebab kecelakaan lalu lintas.
Dalam berkas permohonannya sebagaimana dilansir laman resmi mkri.id, para pemohon menilai rumusan kata “segera” bersifat multitafsir karena tidak menetapkan batas waktu maupun parameter teknis yang terukur bagi instansi penyelenggara jalan. Ketiadaan tolok ukur objektif tersebut dinilai menciptakan ketidakpastian hukum sekaligus membuka celah penundaan perbaikan infrastruktur yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Para pemohon menegaskan bahwa ambiguitas norma dalam pasal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional, baik secara aktual maupun potensial:
- Kerugian Aktual: Dialami langsung oleh Pemohon I yang menderita kecelakaan lalu lintas serta cedera fisik akibat melintasi ruas jalan berlubang.
- Kerugian Potensial: Dihadapi oleh pemohon lainnya yang setiap hari beraktivitas melintasi ruas jalan rusak dengan risiko kecelakaan serupa tanpa kepastian waktu penanganan dari penyelenggara jalan.
Melalui uji materiil ini, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional yang tegas terhadap kewajiban penanganan jalan rusak berdasarkan tingkat bahaya dan standar teknis yang jelas.
| Dimensi Konstitusional | Pokok Permohonan (14 Mahasiswa) | Implikasi Hukum & Keselamatan |
|---|---|---|
| Objek Pengujian Norma | Kata “segera” dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). | Menuntut kepastian tenggat waktu perbaikan jalan rusak yang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. |
| Parameter Objektif | Kritik atas absennya ukuran tingkat bahaya dan standar teknis penanganan oleh penyelenggara jalan. | Mencegah pembiaran atau penundaan birokratis dalam pemeliharaan infrastruktur jalan publik. |
| Kedudukan Hukum (Legal Standing) | Kerugian aktual berupa cedera fisik kecelakaan jalan berlubang (Pemohon I) serta kerugian potensial pemohon lain. | Memperkuat akuntabilitas negara dalam menjamin hak konstitusional warga atas keselamatan berlalu lintas. |