
Bupati Sumbawa dan Forkopimda Perjuangkan Legalitas WPR-IPR dan Tambahan Kuota LPG 3 Kg
JAKARTA — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta pada Rabu (18/11/2026). Rombongan diterima langsung oleh Koordinator Pengelolaan Wilayah Kementerian ESDM, Andri Wijayanto.
Kunjungan lintas unsur pimpinan daerah tersebut menjadi langkah diplomasi strategis guna memperjuangkan dua agenda mendesak masyarakat Sumbawa, yakni percepatan kepastian hukum pertambangan rakyat serta penambahan alokasi kuota LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Audit Strategis: Misi Kebijakan Energi & Pertambangan Pemkab Sumbawa di Kementerian ESDM
| Vektor Parameter | Rincian Substantif & Target Kebijakan Kabupaten Sumbawa |
|---|---|
| Delegasi & Mitra Pusat | Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. & Forkopimda; diterima Koordinator Pengelolaan Wilayah Kementerian ESDM Andri Wijayanto. |
| Penataan Tambang Rakyat | Percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) & penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berbasis keselamatan dan lingkungan. |
| Defisit & Usulan Kuota LPG 3 Kg | Kuota 2026 turun 593 MT menjadi 11.003 MT (3.667.667 tabung); Pemkab mengusulkan tambahan kuota 2027 sebesar 46.089 MT. |
| Program Sumbawa Hijau Lestari | Perlindungan kawasan hutan (59,08% luas wilayah), rehabilitasi lahan kritis, & penanaman kemiri, sengon, serta alpukat. |
*Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Sumbawa / GetNews Research Desk (Data Diolah per 20 November 2026)
Percepatan WPR-IPR dan Program Sumbawa Hijau Lestari
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Legalitas tata kelola ini dibutuhkan agar aktivitas tambang masyarakat memiliki payung hukum yang jelas, menjamin standar keselamatan kerja, sekaligus mencegah kerusakan ekologis.
Sejalan dengan penataan sektor pertambangan, Bupati Jarot memaparkan komitmen pelaksanaan program Sumbawa Hijau Lestari. Mengingat kawasan hutan mencapai 59,08 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sumbawa, Pemkab Sumbawa mengintegrasikan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan kawasan resapan air, serta budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti kemiri, sengon, dan alpukat guna menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.
Kuota LPG 3 Kg Turun 593 Metrik Ton, Pemkab Usulkan Tambahan 46.089 Metrik Ton
Selain persoalan pertambangan, Bupati Jarot dan Forkopimda menyampaikan keluhan masyarakat terkait keterbatasan distribusi LPG 3 kilogram. Berdasarkan data Pemkab Sumbawa, alokasi kuota LPG 3 kg pada tahun 2026 hanya mencapai 11.003 metrik ton atau setara 3.667.667 tabung—mengalami penurunan sebesar 593 metrik ton dibandingkan kuota tahun 2025.
Untuk menutup celah kebutuhan masyarakat di lapangan, Pemkab Sumbawa secara resmi mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg untuk tahun 2027 sebesar 46.089 metrik ton. Pemkab Sumbawa juga meminta evaluasi ketepatan sasaran penerima subsidi agar turut mengakomodasi kebutuhan produktif petani dan nelayan setempat.
Kehadiran lengkap unsur Forkopimda—mulai dari unsur pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, kejaksaan, hingga pengadilan—mempertegas soliditas pengawasan distribusi energi dan penegakan aturan pertambangan di Kabupaten Sumbawa.