
Gelar Perkara Kasus Makar Bersama Ahli: Ketika Jejak Penyadapan Mulai Menyerempet Jalur Solo
Di republik yang plot politiknya lebih cepat berganti daripada status hubungan anak muda di media sosial, kabar dari gedung Bareskrim Polri selalu punya daya kejut yang bikin kopi pagi terasa jauh lebih pahit—sekaligus lebih seru. Kamis (19/11/2026), penyidik Bareskrim menjadwalkan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto bersama tim internal dan sejumlah saksi ahli.
Langkah ini merupakan kelanjutan setelah status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan dan sejumlah lokasi yang diduga menjadi “posko” ikut digeledah. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, gelar perkara ini digelar untuk membedah konstruksi hukum pascapengusutan kasus penyadapan ilegal—dan hasilnya dijanjikan bakal dibuka lewat konferensi pers.
“Menghapus jejak digital di komputer saat sudah terendus penyidik itu ibarat menyapu debu ke bawah karpet saat tamu sudah duduk di ruang tamu. Kelihatannya bersih sebentar, tapi begitu karpetnya diangkat ahli forensik, semua benang kusutnya langsung berhamburan.”
Dari Rekaman Ponsel, Tombol ‘Delete’, hingga Pasal Makar
Kalau kita tarik benang merahnya, drama hukum ini memang punya bumbu lengkap layaknya film spionase. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membocorkan bahwa penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta menyita sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak terkait—meskipun sempat ditemukan upaya penghapusan data di komputer.
Untungnya, penyidik dan para ahli hukum kita tidak gampang panik. Yusril menjelaskan dengan sangat terukur bahwa terbitnya SPDP belum otomatis mencetak tersangka baru. Gelar perkara bersama ahli inilah yang akan menentukan apakah empat tersangka kasus penyadapan ilegal sebelumnya—yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi—bakal mendapat “bonus” penambahan pasal makar sesuai KUHP Nasional, atau justru muncul nama tersangka baru jika alat buktinya memang sudah matang.
Di titik ini, kehadiran saksi ahli menjadi benteng akal sehat. Pasal makar dalam KUHP Nasional bukanlah pasal karet yang bisa ditempelkan sesuka hati seperti stiker kampanye di tiang listrik; setiap unsur niat, permufakatan, dan tindakannya harus diuji secara presisi di atas meja bukti.
| Babak Penyidikan | Fakta Hukum & Catatan Kritis |
|---|---|
| Meja Bedah Hukum | Gelar perkara Dittipidum Bareskrim bersama saksi ahli (19/11/2026) usai penggeledahan posko |
| Jejak Bukti Digital | Terbitnya SPDP, penyitaan mayoritas rekaman ponsel, serta temuan upaya penghapusan data komputer |
| Skenario Pasal KUHP | Potensi penambahan pasal makar pada 4 tersangka penyadapan atau tersangka baru sesuai alat bukti |
| Kacamata Intelijen | Pengamat Andi Widjajanto menyoroti aktivitas jejaring di luar kewenangan resmi & spekulasi jalur Solo |
| Ujian Keterbukaan | Konferensi pers terbuka Bareskrim sebagai pemisah antara fakta penyidikan dan bisik-bisik politik |
Jejaring Liar, Jalur Solo, dan Obat Anti-Spekulasi
Belum cukup dengan urusan pasal, suhu perbincangan makin menghangat setelah pengamat intelijen politik sekaligus mantan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, menilai dugaan penyadapan tersebut mengarah pada aktivitas jejaring di luar kewenangan resmi. Ditambah lagi, laporan Afu id turut menyinggung jejak yang disebut mengarah ke Solo serta beredarnya nama-nama pejabat hingga mantan kepala badan yang masih didalami penyidik.
Di negeri yang hobinya menyambung-nyambungkan titik sebelum gambarnya selesai dilukis, kata “Solo” dan “jejaring luar kewenangan” tentu langsung memicu imajinasi liar warganet di warung kopi maupun linimasa. Padahal, seluruh nama dan dugaan tersebut masih berada di ruang pembuktian penyidikan dan belum disertai tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut.
Itulah mengapa konferensi pers terbuka yang dijanjikan Bareskrim pascagelar perkara nanti menjadi sangat krusial. Transparansi pembuktian bukan cuma soal memenuhi rasa penasaran publik, melainkan cara paling waras agar negara hukum tidak kalah berisik oleh gosip politik—serta memastikan siapa pun yang benar-benar bermain api di luar kewenangan resmi ditindak berdasarkan bukti sah, bukan sekadar menang-menangan narasi.
SUMBER DATA & REFERENSI BERITA:
- Laporan Berita Utama: Afu id — Bareskrim Gelar Perkara Kasus Makar Bersama Ahli: Jejaknya Mengarah ke Solo.
- Keterangan Resmi & Analisis: Pernyataan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, serta pandangan pengamat intelijen politik Andi Widjajanto terkait penyidikan penyadapan ilegal dan konstruksi pasal makar dalam KUHP Nasional.
Editor: Lilisatya Wati | Foto: ist/GETNEWS.