
Kominfotik NTB Integrasikan 825 Dataset Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Sistem Kemendagri
MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengakselerasi sinkronisasi tata kelola statistik daerah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui Rapat Koordinasi Bidang Statistik se-Provinsi NTB di Mataram, Jumat (20/11/2026). Langkah konsolidasi ini diarahkan untuk memastikan seluruh perumusan kebijakan publik bertumpu pada basis data tunggal yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H. (Dr. Aka), menegaskan bahwa keakuratan data merupakan prasyarat mutlak agar intervensi program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam forum koordinasi tersebut, Pemprov NTB memaparkan empat capaian sekaligus pilar penguatan ekosistem Satu Data di Bumi Gora:
- Integrasi 825 Dataset: Portal NTB Satu Data telah menghubungkan sebanyak 825 dataset daerah ke dalam sistem Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- Penguatan Payung Regulasi: Penerbitan Perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 29 Tahun 2026 tentang Satu Data yang mempertegas pembagian peran antara Walidata dan Produsen Data, sekaligus mewajibkan mekanisme berbagi pakai data lintas instansi.
- Rekognisi Nasional SDGs: Sinergi antara Dinas Kominfotik, Bappeda, dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengantarkan Pemprov NTB meraih penghargaan Terbaik II Nasional kategori Pemerintah Provinsi dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2026.
- Interoperabilitas Sektor Prioritas: Penyelarasan keterhubungan data provinsi dan kabupaten/kota untuk menopang intervensi pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, serta menjaga objektivitas Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Dr. Aka mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi Satu Data tidak diukur dari banyaknya aplikasi digital yang dibangun, melainkan dari sejauh mana data tersebut mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.
| Pilar Tata Kelola | Realisasi & Instrumen (Nov 2026) | Implikasi Kebijakan Daerah |
|---|---|---|
| Interoperabilitas Nasional | Sebanyak 825 dataset pada Portal NTB Satu Data terhubung ke sistem SDPDN Kemendagri. | Menghilangkan sekat ego sektoral data antar-OPD serta menyelaraskan statistik daerah dengan pusat. |
| Kelembagaan & Regulasi | Penetapan Perubahan Pergub NTB No. 29/2026 dan pengawasan objektivitas EPSS. | Memperjelas otoritas Walidata dan Produsen Data sehingga tata kelola statistik memiliki kepastian hukum. |
| Dampak Sektor Strategis | Integrasi data lintas level pemerintahan untuk kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pangan, dan ketenagakerjaan. | Memastikan alokasi anggaran pembangunan (termasuk program Desa Berdaya) tepat menyasar warga rentan. |