Komisi XIII DPR RI Apresiasi Pengelolaan Dapur Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Targetkan Kerja Sama Program MBG
MATARAM, getnews – Komisi XIII DPR RI mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram melalui penguatan pembinaan keterampilan dan kerja sama lintas sektor. Lapas ini tercatat menampung 245 warga binaan.
Dorongan ini disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI, Almuzzammil Yusuf, usai Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (11/12/2025).
Apresiasi Dapur dan Potensi Bisnis Lapas
Secara umum, Komisi XIII menilai lingkungan lapas tertata dengan baik. Almuzzammil Yusuf secara khusus mengapresiasi pengelolaan dapur lapas yang bersih dan terorganisasi. Ia mencatat adanya fasilitas kantin dan rencana strategis Lapas:
- Menu Makanan: Disusun bergilir setiap 10 hari.
- Kerja Sama MBG: Lapas sedang merencanakan kerja sama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk produksi roti yang ditargetkan dapat memasok kebutuhan program tersebut pada tahun 2026.
Fokus Pengembangan Ekonomi: Anyaman & Kemitraan
Lapas Perempuan Kelas III Mataram memiliki berbagai kegiatan pembinaan keterampilan, salah satunya adalah kerajinan anyaman. Almuzzammil menilai potensi ini layak dikembangkan lebih lanjut melalui dukungan investasi.
Ia menekankan bahwa kreativitas warga binaan harus diiringi dengan keterlibatan pemodal atau mitra usaha agar produk hasil pembinaan dapat dipasarkan secara luas.
“Banyak potensi budaya kerja di lapas. Tinggal investor yang menyerap produk mereka. Ini bisa menjadi sumber penghasilan bagi warga binaan sekaligus pemasukan bagi lapas,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Masukan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga disinggung, di mana pendapatan warga binaan berpotensi membantu pemenuhan kewajiban hukum yang mereka miliki.
Komisi XIII berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana serta memperkuat kerja sama lintas sektor demi kualitas pelayanan hukum dan pembinaan pemasyarakatan yang berkelanjutan di NTB.
dpr.go.id
