JAKARTA, GET PLANET — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta pemerintah pusat untuk meningkatkan kewaspadaan terkait potensi bencana yang mungkin terjadi di Indonesia, menyusul peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Peringatan tersebut terkait dengan kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia, yang berpotensi memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.
Syaiful Huda menekankan pentingnya penggunaan pendekatan saintifik untuk menganalisis dan meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi, terutama setelah bencana yang terjadi di wilayah Sumatra pekan lalu.
“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S… Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” ujar Huda, dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (15/12/2025).
Ancaman Gelombang Tinggi dan Banjir Bandang
Berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi ini menuntut antisipasi serius bagi masyarakat pesisir di wilayah selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT, guna menghadapi potensi kecelakaan laut hingga banjir rob.
Selain itu, siklon 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Huda mengingatkan bahwa kondisi ini membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor sewaktu-waktu, terutama bagi masyarakat di wilayah rawan longsor.
Early Warning Berbasis Kearifan Lokal
Politisi Fraksi PKB tersebut juga mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Huda menekankan pentingnya sistem peringatan dini (early warning) yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.
“Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan,” ungkapnya.
Ia juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, serta BPBD di daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah juga didorong untuk segera menyiapkan titik-titik evakuasi agar warga di wilayah rawan bencana dapat berkumpul di lokasi aman.
“Kami berharap Basarnas dan BNPB… tidak kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk meminimalkan jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan,” pungkas Huda.
dpr.go.id
