BANDA ACEH, getnews – Penanganan bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor) di wilayah Sumatra kini memasuki tahap rehabilitasi. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memindahkan ratusan ribu pengungsi ke Hunian Sementara (Huntara) yang lebih layak serta memulihkan infrastruktur vital seperti listrik dan akses air bersih.
Hingga Rabu (17/12/2025), BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 1.059 jiwa, dengan rincian: Aceh (451), Sumatra Utara (364), dan Sumatra Barat (244).
📊 Rencana Pembangunan Hunian Sementara (Huntara)
Pemerintah melalui BNPB telah memetakan kebutuhan Huntara di lokasi-lokasi terdampak parah guna mengosongkan posko pengungsian secara bertahap:
| Provinsi | Jumlah Usulan Huntara | Status Terkini |
|---|---|---|
| Aceh | 27 Titik | Pembangunan dimulai di Kec. Tangse, Kab. Pidie (untuk 12 KK). |
| Sumatra Utara | 5.722 Unit | Persiapan lahan dan verifikasi data korban. |
| Sumatra Barat | 1.068 Unit | Tahap peletakan batu pertama di Limapuluh Kota & Padang Pariaman. |
Pemulihan Listrik dan Logistik Energi
Kabar baik datang dari sektor ketenagalistrikan di Aceh. Dengan beroperasinya kembali PLTU Nagan Raya (Unit 2, 3, 4) dan tersambungnya SUTT 150 kV Pangkalan Brandan–Langsa, listrik kembali normal di:
- 20 Gardu Induk dan 15.717 Gardu Distribusi di seluruh Aceh.
- Dukungan tambahan LPG dari Sumatra dan Jawa akan tiba Sabtu (20/12) untuk menyuplai dapur umum posko pengungsian.
Dukungan Personel dan Alutsista (TNI-Polri)
Skala penanganan bencana ini melibatkan pengerahan kekuatan masif dari TNI dan Polri untuk memastikan distribusi logistik hingga ke daerah terisolir:
- TNI: Mengerahkan 33.837 personel dan 76 alutsista (Pesawat, Helikopter, KRI).
- Polri: Melibatkan 10.999 personel dengan kendaraan taktis, ambulans, dan dapur lapangan.
- Kemenkes: Memobilisasi 1.221 tenaga kesehatan untuk layanan medis di posko darurat.
Langkah Strategis Mitigasi: Penertiban Lahan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pencegahan bencana di masa depan dengan mengambil alih kembali 4 juta hektare lahan bermasalah di kawasan hutan. Sebanyak 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dicabut sebagai langkah tegas menghentikan deforestasi yang memicu banjir dan longsor.
infopublik.id
