JAKARTA, GETNEWS. – Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) menunjukkan taringnya dalam menciptakan iklim usaha yang responsif. Hanya sepekan sejak diluncurkan, Kanal Debottlenecking telah menerima 10 pengaduan krusial dari pelaku usaha. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bahkan memimpin langsung rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa (23/12) untuk membedah sumbatan pembiayaan dan regulasi secara tatap muka dengan pengusaha.
Kanal ini menjadi saluran “jalur cepat” bagi investor yang selama ini terjebak dalam birokrasi atau kendala teknis di lapangan.
Sorotan Utama Aduan Perdana di Kanal Debottlenecking
Dua kasus besar menjadi fokus utama pembahasan guna memberikan kepastian hukum dan operasional bagi proyek strategis nasional.
| Pelaku Usaha / Proyek | Hambatan yang Diadukan | Langkah Satgas P2SP |
|---|---|---|
| PSEL Benowo (Energi Sampah) | Kendala terkait Bantuan Layanan Sampah PSEL (BLSP). | Koordinasi lintas K/L untuk sinkronisasi bantuan layanan sampah. |
| PT Mayer Indonesia | Permasalahan pembiayaan dan piutang terkait BPJS Ketenagakerjaan. | Mediasi langsung dengan Menkeu untuk mencari solusi pembiayaan. |
| Statistik Kanal | 10 Aduan Masuk dalam 7 hari pertama. | Target identifikasi hambatan secara cepat dan terkoordinasi. |
Komitmen Transparansi lintas Kementerian
Menteri Keuangan menekankan bahwa kehadiran kementerian dan lembaga terkait dalam rapat tersebut bertujuan untuk memotong jalur birokrasi yang panjang. Kanal debottlenecking diharapkan bukan hanya menjadi tempat curhat pengusaha, melainkan mesin eksekusi yang memberikan solusi win-win bagi pemerintah dan swasta.
Menciptakan Ekosistem Usaha yang Sehat
Langkah Satgas P2SP ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan semua program strategis berjalan tanpa gangguan administratif yang tidak perlu. Dengan keterlibatan langsung Menkeu dan Menko Perekonomian, kanal ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tahun 2026.
Kemenkeu
