Langgur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara resmi memulai pembangunan 500 unit rumah bersubsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP). Jumlah tersebut merupakan kuota terbesar di Provinsi Maluku, hasil komunikasi dan lobi intensif antara Pemkab Maluku Tenggara dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Hal itu, sebagai penanda dimulainya pembangunan tahap pertama dalam mendukung Program Nasional Pembangunan Tiga Juta Rumah.
Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah timur Indonesia.
“Ini hasil perjuangan bersama Kementerian PUPR. Maluku Tenggara mendapat kuota 500 unit rumah bersubsidi, terbanyak di antara kabupaten lain di Maluku,” ujar Bupati Thaher saat peletakan batu pertama atau groundbreaking dilaksanakan di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, pada Rabu (29/10/2025).
Ia menegaskan bahwa program rumah subsidi tidak hanya bertujuan mengatasi kekurangan hunian dan menekan kawasan kumuh, tetapi juga sebagai penggerak roda perekonomian daerah. Program ini membuka lapangan kerja, mendorong sektor konstruksi, serta memperkuat daya beli masyarakat.
“Kami ingin masyarakat, baik ASN maupun non-ASN, bisa memiliki rumah layak dengan harga terjangkau. Ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi wujud nyata keadilan sosial,” tambahnya.
Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 96 hektare untuk tahap pertama pembangunan. Selain itu, Pemkab bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Kementerian ATR/BPN guna mempercepat proses pembangunan dan sertifikasi lahan.
Bupati berharap sinergi lintas sektor ini dapat mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat Maluku Tenggara.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Ifat, menyampaikan bahwa pembangunan rumah bersubsidi merupakan bagian dari upaya menuntaskan masalah rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh. Ia menambahkan bahwa program ini adalah implementasi langsung dari program nasional tiga juta rumah.
“Ini bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan akses hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Afan Ifat menjelaskan bahwa skema KPR-FLPP memberikan suku bunga tetap sebesar 5 persen dengan tenor hingga 20 tahun. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN yang belum memiliki rumah.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Maluku Tenggara juga telah menetapkan kebijakan strategis berupa hibah lahan kepada pemerintah pusat. Selain itu, kolaborasi erat juga dibangun dengan BTN dan Pemerintah Provinsi Maluku guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
“Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak, terutama Bapak Bupati, sehingga program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Tenggara,” tutupnya.
infopublik.id
