“Paparan APBN KiTa edisi Januari 2026 menunjukkan ambisi besar Presiden Prabowo dalam menggerakkan ekonomi dari bawah. Melalui instrumen APBN yang ekspansif, anggaran triliunan rupiah kini dipaksa mengalir langsung ke piring makan siswa hingga ke sawah-sawah petani.”
Pemerintah resmi meluncurkan wajah APBN 2025 yang pro-pertumbuhan (pro-growth). Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, dalam konferensi pers Kamis (8/1/2026), menegaskan bahwa anggaran negara didesain sebagai instrumen ekspansif untuk menyentuh langsung denyut ekonomi masyarakat paling bawah.
Andalan utamanya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tercatat telah menembus 56,13 juta penerima. Namun, poin audit paling menarik bukan hanya soal perut, melainkan soal serapan tenaga kerja. Dengan operasional 19.343 central kitchen, program ini telah menciptakan “lapangan kerja dadakan” bagi hampir 800 ribu orang di seluruh pelosok tanah air.
Analisis Strategis: Dari Piring ke Struktur Kesehatan
Tim analisis getnews+ melihat adanya upaya sinkronisasi antara kesehatan dan pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan Cek Kesehatan Gratis. Ini adalah strategi jangka panjang untuk membangun kualitas SDM dari Desil 1-2 (masyarakat termiskin), yang dibiayai secara masif melalui realisasi anggaran yang mencapai persentase tinggi di akhir tahun 2025.
“Hingga akhir Desember 2025, manfaat langsung Makan Bergizi Gratis yang diterima masyarakat mencapai Rp43,3 triliun. Kami tidak hanya memberi makan, tapi juga mengoperasikan 19.343 satuan pelayanan gizi yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja.”
Audit Anggaran: Peta Jalan Prioritas 2025/2026
Berikut adalah tabel audit realisasi program prioritas pemerintah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional:
Antara Keberlanjutan dan Beban Fiskal
”Prabowonomics” melalui APBN 2025 ini menunjukkan keberanian pemerintah untuk melakukan penetrasi ekonomi langsung ke rumah tangga. Tantangan terbesarnya kini adalah menjaga agar dana abadi seperti Sekolah Unggul Garuda (SUG) dan subsidi pupuk tidak bocor di tengah jalan.
Bagi masyarakat, keberhasilan ini tidak diukur dari konferensi pers di Jakarta, melainkan dari konsistensi ketersediaan makanan bergizi di sekolah dan pupuk di lumbung-lumbung tani. APBN kini bukan lagi sekadar dokumen akuntansi, melainkan bahan bakar utama stabilitas nasional.
