Gresik, getnews – Pemerintah Kabupaten Gresik kembali menegaskan komitmennya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Melalui Forum Diskusi Kelompok Perempuan bertema “Sinergi Perempuan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif” yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Selasa (25/11/2025), pemerintah membuka ruang kolaborasi lintas-organisasi perempuan untuk merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan sosial dan pembangunan.
Kegiatan ini mempertemukan berbagai organisasi perempuan di Gresik sebagai forum bertukar gagasan, memperluas jejaring, dan menyusun agenda bersama guna memastikan pembangunan berjalan lebih adil, responsif gender, dan inklusif.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis di setiap lapisan sosial, sehingga seluruh organisasi perempuan harus dapat mengakses seluruh program pemerintah — mulai dari pemberdayaan, sosial, kesehatan, hingga program nasional.
“Semua organisasi perempuan di Gresik harus bisa mengakses program yang disediakan pemerintah. Kita ingin perempuan terlibat dan mendapatkan manfaat yang setara,” ujar Wabup Alif.
Ia juga menekankan pentingnya layanan kesehatan universal. Dengan diterapkannya Universal Health Coverage (UHC), masyarakat cukup membawa KTP atau KK untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa kebingungan terkait kepesertaan BPJS.
Di hadapan peserta forum, Wabup Alif memaparkan data 1.350 kasus perceraian sepanjang Januari–November 2025. Penyebab utamanya meliputi faktor ekonomi, judi, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama karena berpengaruh pada ketahanan keluarga dan kesejahteraan anak.
“Kelompok perempuan memiliki kekuatan besar dalam edukasi dan pemberdayaan keluarga. Karena itu, mari bersama pemerintah menangani persoalan sosial ini,” ujarnya.
Selain itu, Wabup menekankan pentingnya penguatan kapasitas perempuan, keterlibatan aktif dalam proses musrenbang, serta perluasan jejaring kolaborasi. Pemerintah, tegasnya, membuka ruang seluas-luasnya bagi gagasan, kritik, dan kolaborasi organisasi perempuan.
“Perempuan Gresik bukan objek pembangunan, melainkan subjek sekaligus motor kemajuan. Setiap suara perempuan harus didengar dan dihargai,” tegasnya.
Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Gresik, Shinta Puspitasari Asluchul Alif, memaparkan pentingnya sinergi perempuan dalam memperkuat pembangunan inklusif. Menurutnya, pembangunan inklusif harus menjamin akses setara bagi seluruh kelompok masyarakat — termasuk anak, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
“Sinergi membuka jalan bagi peluang yang lebih setara. Kelompok perempuan memiliki pengalaman besar dalam pemberdayaan masyarakat. Kolaborasilah yang mempercepat tercapainya inklusivitas,” tutur Shinta.
Ia juga menguraikan dasar hukum pengarusutamaan gender mulai dari UUD 1945 hingga Perda RPJMD 2025–2029 dan Perbup perencanaan responsif gender. Beragam tantangan seperti budaya patriarki, minimnya perspektif inklusif, hingga keterbatasan anggaran dinilai masih menghambat percepatan kesetaraan gender.
Karena itu, strategi sinergi antarkelompok perempuan, komunikasi intensif, serta evaluasi kebijakan yang terukur dinilai menjadi kunci agar perempuan Gresik dapat berperan lebih kuat dalam agenda pembangunan daerah.
infopublik.id
