Mataram, getnews – Anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), BP3MI Mataram, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tercatat, hingga Oktober 2025, terdapat 29.242 orang PMI yang berasal dari NTB.
Walakin, tingginya angka imigrasi juga diiringi dengan permasalahan serius, seperti maraknya keberangkatan non-prosedural, meningkatnya kasus kekerasan, dan jeratan percaloan dokumen yang masih masif ditemukan di daerah tersebut
“Kita perlu memastikan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, BP3MI NTB, dan aparat penegak hukum. Dengan koordinasi yang baik, pencegahan keberangkatan non-prosedural dapat dilakukan lebih maksimal, termasuk penindakan tegas terhadap perusahaan atau sindikat perekrutan ilegal,” tegas Gamal kepada Parlementaria seusai melakukan pertemuan di Mataram, NTB, Kamis (20/11/2025)
Pemerintah daerah bersama Polda NTB diketahui telah mengaktifkan Satgas TPPO yang secara rutin melakukan penyelidikan, patroli, hingga penggerebekan terhadap sindikat pengiriman PMI ilegal. Upaya tersebut dipadukan dengan peran satgas tingkat kelurahan dan kecamatan dalam memantau mobilitas warga dan mencegah praktik perdagangan orang.
“Di era digital hari ini, eksploitasi bisa terjadi melalui rekrutmen online. Karena itu, regulasi terkait rekrutmen digital harus mulai dipikirkan agar tidak menjadi celah baru yang merugikan calon PMI,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Legislator Dapil Jatim V itu juga menekankan pentingnya peningkatan layanan pelatihan, pendataan, dan konsultasi bagi calon PMI untuk memastikan mereka memahami prosedur resmi serta hak-hak yang dilindungi oleh negara. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI menjadi landasan utama yang harus diimplementasikan dengan pengawasan ketat oleh setiap pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut, Gamal menutup dengan menegaskan kembali komitmen Komisi IX DPR RI. “Kami mendorong agar perlindungan PMI berjalan secara menyeluruh, tanpa diskriminasi antara yang berangkat prosedural maupun non-prosedural. Negara wajib hadir memberikan pendampingan, perlindungan, dan dukungan yang setara,” tutupnya (aar/rdn)
dpr.go.id
