MATARAM — Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, sedang mencoba melakukan apa yang gagal dilakukan para pendahulunya selama dua dekade terakhir: menyatukan puluhan “instrumen” pembangunan yang selama ini bermain di frekuensi yang berbeda. Dalam Rapat Koordinasi Mitra Pembangunan, Jumat (23/1/2026), Iqbal mendeklarasikan diri sebagai “Dirigen” untuk memimpin orkestrasi penanganan 106 desa prioritas kemiskinan ekstrem melalui program unggulan: Desa Berdaya.
Anatomi Masalah: Penyakit Kronis Lack of Orchestration
Data BPS yang diolah secara internal menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di NTB per akhir 2025 masih berada di angka yang menuntut intervensi radikal. Masalahnya bukan pada ketersediaan dana atau jumlah mitra pembangunan—yang tercatat telah hadir di NTB sejak era pasca-konflik dan bencana—melainkan pada ego sektoral.
“Persoalannya adalah lack of orchestration. Masing-masing jalan sendiri,” tandas Iqbal. Kalimat ini adalah sebuah Audit Kejujuran terhadap birokrasi dan LSM yang selama ini bekerja secara parsial. Iqbal menyadari bahwa tanpa dirigen yang memegang kendali data tunggal, bantuan akan terus tumpang tindih sementara 106 desa prioritas tetap terjerembap dalam kefakiran.
Desa Berdaya: Instrumen Melawan Pernikahan Dini
Bagi Iqbal, kemiskinan ekstrem bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan “induk” dari penyakit sosial lainnya. Ia secara spesifik menyoroti korelasi antara kemiskinan dan tingginya angka pernikahan usia dini di NTB. Visi ini selaras dengan data sosiologis bahwa wilayah dengan tingkat ekonomi rendah memiliki risiko kerentanan sosial dua kali lipat lebih tinggi.
Dalam skema Desa Berdaya, ketahanan pangan dan pariwisata kelas dunia tidak lagi diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai tools (instrumen) untuk menarik warga keluar dari garis kemiskinan. Ini adalah sebuah Akrobat Strategis yang mengubah orientasi pembangunan dari berbasis proyek menjadi berbasis hasil (outcome-based).
Vonis Redaksi: Tantangan Data Akurat
Vonis Redaksi GetNews menegaskan bahwa “Irama” yang sama hanya bisa tercipta jika Pemerintah Provinsi NTB benar-benar menyediakan basis data yang tidak terbantahkan. Tanpa akurasi lokasi dan kebutuhan desa, mitra pembangunan hanya akan kembali “memainkan alat musik masing-masing” di pojok kegelapan birokrasi. Kredibilitas Iqbal sebagai “Dirigen” kini dipertaruhkan pada kemampuannya menjaga transparansi data di hadapan para mitra internasional.
“Dalam pembangunan, niat baik tanpa orkestrasi hanyalah kebisingan. Namun, keterpaduan langkah di atas data yang jujur adalah simfoni kemakmuran yang akan membebaskan rakyat dari belenggu kefakiran.”
— GET !NSIGHT AUDIT KREDIBILITAS —
