AMBARA – Kalau ada lomba foto monumen di Lombok Barat, mungkin papan nama BUMDes di Kecamatan Gerung bisa jadi kandidat juara. Bukan karena desainnya yang estetik, tapi karena fungsinya yang lebih mirip batu nisan: ada namanya, ada tempatnya, tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya.
Kondisi “ngenes” ini dipertegas oleh Camat Gerung, Fitriati Wahyuni, yang akhirnya melempar kejujuran yang bikin telinga merah. Beliau mengakui (disalah satu media NTB, LombokPost) bahwa mayoritas mesin uang desa di wilayahnya memang sedang jalan di tempat, bahkan banyak yang terkesan betah mati suri.
“Secara umum, semua BUMDes di Lombok Barat belum mandiri. Salah satu penyebabnya masalah SDM,” akunya dalam sebuah pengakuan yang menohok fakta di lapangan.
SDM atau “Sangat Disayangkan Miq…”?
Alasan klasik yang selalu muncul adalah masalah SDM. Oke, kita terima. Tapi pertanyaannya: sampai kapan kita mau menjadikan SDM sebagai tameng buat menutupi tata kelola yang carut-marut? Kalau SDM-nya belum siap, kenapa BUMDes-nya dipaksa lahir prematur? Akhirnya ya begitu, lahir, ada namanya, tapi nggak ada denyut nadinya.
Rasanya nggak adil kalau kita terus membebani rakyat dengan janji pemberdayaan ekonomi kalau alat utamanya (BUMDes) saja masih butuh bantuan oksigen setiap tahun. Gimana desa mau berdaya kalau pengelolanya saja mungkin masih bingung bedanya modal kerja sama modal nekat?
Mungkin sudah saatnya kita berhenti bikin seremoni “Peluncuran BUMDes Baru” kalau ujung-ujungnya cuma nambah koleksi daftar badan usaha yang bakal mati suri setahun kemudian.
